Rekomendasi Rakornas PDIP, Menangkan Jokowi-Ma'ruf Sampai Kawal Kebijakan Pemerintah

Merdeka.com - Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menghasilkan 12 rekomendasi. Diharapkan, semua kader banteng di Indonesia menjalankan rekomendasi tersebut.

Ketua DPP PDIP nonaktif, Puan Maharani, mengatakan sebagai rekomendasi perdana, PDIP mengarahkan, mengawal, mengamankan, dan memastikan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945, berpijak pada UUD RI Tahun 1945 dan haluan politik Trisakti," ucap Puan di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/1).

Selain itu, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sebagai upaya membumikan Pancasila melalui Pembangunan Nasional yang berprinsip Berdikari di segala bidang kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun mental dan spritual.

"Yang berlandaskan riset ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai cetak biru (blueprint) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pembangunan dan industri, yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam," kata Puan.

Yang ketiga, lanjut dia, partainya meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik. Namun demikian, demokrasi yang harus kita bangun dan kita kembangkan adalah demokrasi yang berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama Demokrasi Pancasila.

"Keempat, Rakornas menegaskan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah salah satu cara praktik demokrasi yang telah disepakati menjadi sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah diatur dalam sistem norma hukum, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya. Namun demikian, praktik demokrasi yang dipilih dan dijalani saat ini harus tetap menjaga esensi Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat luas," jelas Puan.

Komitmen Partai

Dia juga menyampaikan, untuk poin kelima, bahwa PDIP berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung etika dan keberadapan politik serta menjaga dan mengawal agar proses Pemilu Serentak tahun 2019 ini berjalan dengan aman, damai, bebas, jujur dan adil.

"Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu, serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019," tutur Puan.

Wanita yang juga aktif sebagai Menko PMK ini, memaparkan, hasil Rakornas, yang mendukung KPU, dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional. Serta mendukung Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran termasuk tindak pidana pemilu selama masa tahapan Pemilu Serentak tahun 2019.

"Ketujuh, Rakornas mengajak semua peserta pemilu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 agar berjalan dengan aman dan damai serta bersama-sama menghindari dan memerangi segala bentuk kampanye hitam, berita bohong (hoaks)," ungkap Puan.

Mengawal Jokowi-Ma'ruf

Untuk poin kedelapan, hasil Rakornas partai berlambang banteng bermoncong putih itu, merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta Pemerintah dan DPR agar membudayakan praktik Demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan menjiwai. Baik dalam tataran normatif maupun praktis kehidupan berbangsa dan bernegara secara terstruktur, melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan serta partai politik.

"Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta kepada Pemerintah dalam posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 untuk tetap berkomitmen menjaga keamanan dan perdamaian dunia maupun wilayah, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina dan penyelesaian masalah Rohingnya, berdasarkan prinsip perdamaian dan kemanusiaan," kata Puan.

Kesepuluh, masih kata dia, Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta pemerintah agar lebih aktif terlibat dalam kerjasama bilateral maupun multilateral, untuk mencegah dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) yang terjadi di dalam negeri.

"Kesebelas, Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk mendukung pemerintah dalam mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi turbulensi ekonomi internasional, termasuk dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang berpengaruh langsung atau pun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia," kata Puan.

Yang terakhir, Rakornas menyepakati agar seluruh struktural partai, kader partai serta seluruh calon anggota legislatif partai di setiap tingkatan untuk mengambil inisiatif dalam menggerakkan seluruh partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, relawan dan kelompok-kelompok masyarakat, untuk menjamin pemenangan di wilayahnya masing-masing.

"Dalam hal ini, unsur Tiga Pilar Partai harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," jelas dia.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com