NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau

Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau
NasDem Tolak Pilkada 2024 Dimajukan, Singgung Negara Bisa Kacau (Merdeka.com)

Willy menjelaskan partai sebagai peserta pemilu juga masih fokus pada pileg karena bakal ada gugatan hasil pemilu.

Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September. Menurut Ketua DPP NasDem Willy Aditya, akan terjadi kekacauan ketatanegaraan apabila pilkada dimajukan.

Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September. Menurut Ketua DPP NasDem Willy Aditya, akan terjadi kekacauan ketatanegaraan apabila pilkada dimajukan.
Dok. Istimewa

"Pilkada kalau kita dari fraksi Partai NasDem ketika itu dibahas di masa reses kita melakukan penolakan kita tidak ingin terjadi kekacauan ketatanegaraan maka itu di bulan November karena ingin keserentakan," 

kata Willy di DPR, Jakarta, Selasa (21/11).

merdeka.com

Sebab, menurut dia, kalau pilkada digelar pada bulan September akan beriringan dengan pemilu nasional yang masih berjalan.

Sebab, menurut dia, kalau pilkada digelar pada bulan September akan beriringan dengan pemilu nasional yang masih berjalan.
Dok. Istimewa

"Bayangkan kalau itu di bulan September, proses pemilu masih berjalan kan tiga hal penting di dalam pemilu itu adalah peserta pemilu sendiri, penyelenggara pemilu dan kandidat. Itu yang kemudian juga harus kita lihat," 

kata Willy.

merdeka.com

Willy menjelaskan partai sebagai peserta pemilu juga masih fokus pada pileg karena bakal ada gugatan hasil pemilu. Maka itu, NasDem menolak pilkada di bulan September.

"Kami dari peserta pemilu sebagai partai politik kita masih dalam fokus pileg, itu masih ada gugatan dan segala macam. Itu yang kemudian menyuarakan keberatan dalam proses percepatan pilkada yang dilakukan," kata Willy.

Dok. Istimewa
Dok. Istimewa

Willy meminta jangan terburu-buru pilkada dimajukan. Apalagi masih ada partai yang menolak. Wacana percepatan pilkada itu pun baru dibahas pemerintah dan DPR ketika masa reses lalu.

"Ini jadi catatan kita bersama, jangan kita, ojo kesusu lah ya, itu poin utama. Dan dibalik ada tiga partai yang memberikan penolakan, yaitu NasDem PKB dan PKS ketika itu dibahas nanti ya, bukan hanya sangat terkesan. Memang dibahasnya itu masa reses, sangat dipaksakan gitu. Itu mungkin," 

katanya.

Rekomendasi