Pemerintah Pusat Tindaklanjuti Usulan Infrastruktur Kotim, DPRD Berharap Segera Terealisasi

Pemerintah Pusat menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Sebuah tim khusus telah dikirim untuk melakukan pendataan lapangan terkait Usulan Infrastruktur Kotim yang diajukan oleh Komisi III DPRD Kotim. Tindakan ini merupakan langkah konkret setelah Komisi III menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak kepada kementerian terkait melalui anggota DPR RI Muhammad Syauqie.

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mengungkapkan rasa terima kasih atas respons positif ini. Tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah meninjau langsung lokasi-lokasi yang diusulkan pada Kamis (20/11) lalu. Kunjungan ini menandai babak baru dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Sejumlah usulan strategis telah disampaikan, mencakup berbagai sektor vital bagi kemajuan daerah. Mulai dari peningkatan fasilitas penyeberangan, perbaikan akses jalan, hingga pengembangan bandara dan penanganan banjir. Langkah ini diharapkan dapat segera mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat Kotim.

Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Keselamatan Jalan

Dalam daftar Usulan Infrastruktur Kotim yang diajukan, peningkatan aksesibilitas transportasi menjadi fokus utama. Salah satu poin penting adalah pengadaan feri penyeberangan Sampit-Seranau yang lebih modern dan representatif, guna mendukung mobilitas warga. Hal ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah.

Selain itu, penyelesaian pembangunan jalan di kawasan seberang, yang membentang dari Kecamatan Cempaga hingga batas Kabupaten Katingan, juga menjadi prioritas. Infrastruktur jalan yang memadai akan secara signifikan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Jalan yang mulus akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Aspek keselamatan lalu lintas juga tidak luput dari perhatian dalam Usulan Infrastruktur Kotim ini. DPRD mengusulkan penambahan rambu, marka jalan, serta fasilitas pendukung lainnya, khususnya di kawasan pendidikan sepanjang jalan nasional. Kondisi jalan saat ini dinilai sangat rawan kecelakaan, sehingga perbaikan ini krusial untuk melindungi pengguna jalan.

Pengembangan Bandara dan Solusi Banjir Perkotaan

Pengembangan Bandara Haji Asan Sampit juga termasuk dalam daftar Usulan Infrastruktur Kotim yang ditagih oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menagih janji Pemerintah Pusat terkait pengembangan bandara ini, yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Peningkatan kapasitas bandara akan mendukung konektivitas regional.

Masalah banjir yang kerap melanda Jalan Jenderal Sudirman juga mendapat perhatian serius. DPRD mengusulkan pembuatan drainase yang representatif di ruas jalan nasional tersebut. Dengan drainase yang baik, diharapkan jalan tidak lagi tergenang air saat musim hujan, sehingga aktivitas warga tidak terganggu dan infrastruktur jalan tetap terjaga.

Solusi drainase ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan perkotaan. Penanganan banjir yang efektif tidak hanya mencegah kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Dukungan Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Harapan Realisasi

Tidak hanya infrastruktur fisik, Komisi III DPRD Kotim juga menyerahkan proposal pembangunan Rumah Sakit Parenggean tipe D. Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar, yang menunjukkan komitmen serius terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Kehadiran rumah sakit ini sangat dinantikan oleh warga Parenggean.

Hasil dari kunjungan tim pusat ini adalah pengiriman tim untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. DPRD Kotim sangat mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat dan berharap agar semua usulan yang disampaikan dapat segera terwujud. Realisasi ini akan menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pembangunan daerah.

Ketua Komisi III, Dadang Siswanto, juga meminta instansi teknis terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga, untuk menindaklanjuti secara teknis. Hal ini penting agar program-program tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pada tahun 2026 dan segera direalisasikan. Koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci keberhasilan.

Sumber: AntaraNews