Akhiri Maskulinitas Politik: Bawaslu Kulon Progo Dorong Optimalisasi Peran Perempuan di Politik

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi saksi dorongan kuat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat bagi para perempuan. Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, mengajak kaum perempuan untuk mengoptimalkan peran mereka di dunia politik dan tata pemerintahan. Ajakan ini disampaikan di tengah dinamika politik yang terus berkembang, menekankan pentingnya kontribusi perempuan dalam arena publik.

Dorongan ini disampaikan Marwanto dalam sebuah sosialisasi pendidikan politik bertajuk "Peran Tokoh Perempuan dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Kerukunan di Masyarakat" yang diadakan di Kulon Progo pada hari Minggu. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya maskulinitas politik di Indonesia diakhiri. Menurutnya, partisipasi aktif perempuan akan membawa wajah politik yang lebih feminim dan konstruktif.

Marwanto, yang juga pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kulon Progo selama dua periode, melihat urgensi perubahan ini. Ia meyakini bahwa sentuhan perempuan dalam politik dapat mengurangi kesan negatif yang kerap melekat pada dunia tersebut. Optimalisasi peran perempuan di politik diharapkan mampu menciptakan iklim yang lebih baik.

Mengapa Peran Perempuan Penting dalam Politik?

Dunia politik saat ini seringkali menampilkan kesan yang keras dan bahkan brutal dalam beberapa peristiwa. Marwanto menyoroti insiden demonstrasi yang berujung pada penjarahan rumah pejabat, serta berbagai berita korupsi yang melibatkan politikus kelas kakap. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan bahwa politik membutuhkan sentuhan yang berbeda agar tidak kehilangan kepercayaan publik.

"Maskulinitas politik di Indonesia perlu diakhiri. Sudah saatnya perempuan memaksimalkan perannya di dunia politik dan tata pemerintahan agar tampil dengan wajah lebih feminim," tegas Marwanto. Ia menambahkan bahwa kehadiran perempuan dapat memberikan perspektif baru dan pendekatan yang lebih humanis dalam pengambilan keputusan politik.

Menyimak fenomena yang ada, peran perempuan dalam politik dipandang sangat urgen untuk mewarnai dunia politik Tanah Air. Diharapkan, sentuhan perempuan mampu membuat politik menjadi lebih lembut dan santun. Hal ini akan membantu mengurangi kesan negatif yang selama ini melekat pada aktivitas politik di Indonesia.

"Saya meyakini jika perempuan tampil optimal mewarnai tata kelola pemerintahan dan politik, maka wajah politik akan menjadi lebih lembut, santun, dan mengurangi kesan negatif," ujar Marwanto. Kehadiran perempuan diyakini dapat membawa perubahan signifikan terhadap kualitas dan etika berpolitik.

Peran Perempuan Pasca Pemilu: Let's Voice

Marwanto menjelaskan bahwa peran perempuan dalam tata kelola pemerintahan dan politik tidak hanya terbatas pada saat pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) saja. Justru setelah pelaksanaan pemilu, para perempuan diharapkan dapat aktif mengawal jalannya pemerintahan. Ini adalah bagian penting dari siklus demokrasi yang berkelanjutan.

Kehidupan berdemokrasi memiliki tiga fase utama, yaitu let's vote, let's voice, dan let's choice. Fase let's vote adalah saat masyarakat menentukan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu. Setelah itu, ada fase let's voice, di mana pemerintahan yang sah sudah terbentuk dan masyarakat tidak boleh diam. Masyarakat harus aktif menyuarakan aspirasinya.

Pada fase let's voice inilah peran perempuan dapat dimaksimalkan. Perempuan memiliki potensi besar untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat dan menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Kepekaan dan empati yang seringkali dimiliki perempuan dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan publik.

"Di sinilah peran tokoh perempuan bisa dimaksimalkan untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat," kata Marwanto. Dengan demikian, peran perempuan di politik bukan hanya tentang jumlah keterwakilan, tetapi juga tentang kualitas partisipasi dalam mengawal dan membentuk kebijakan publik yang lebih baik.

Sumber: AntaraNews