Asal tak langgar konstitusi, Demokrat tak permasalahkan Jokowi-JK jilid II

Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan tak mempermasalahkan wacana pengusungan kembali Joko Widodo dengan Jusuf Kalla (JK), selama tidak berbenturan dengan undang-undang. Meski begitu dia menyerahkan keputusan berada di tangan masyarakat.

"Kalau misalnya memang itu tidak melanggar konstitusi dan dibolehkan atau ada amandemen dan sebagainya, ya kami dengan senang hati yang penting kan sebenarnya untuk masyarakat, masyarakat, harus lebih sejahtera lebih baik," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (27/2).

Diketahui JK sudah dua kali menjadi cawapres ketika bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Hal ini dinilai berbenturan dengan Pasal 7 UUD 45. Dalam pasal itu menyatakan hanya presiden dan wakil presiden hanya bisa memegang dua kali masa jabatan. Wacana duet kembali Jokowi-JK muncul ketika Rakernas PDIP lalu.

JK sendiri sudah pernah menyatakan tak berniat maju lagi lantaran sudah tua. Dia menyerahkan kepada anak-anak muda untuk memimpin bangsa. Nurhayati menilai umur sebenarnya bukan halangan bagi JK untuk maju. Namun, dia kembalikan lagi masyarakat lah yang menentukan apakah mantan Ketum Golkar itu pantas maju kembali menjadi wakil presiden.

"Kan semua yang mau nyapres mudah-mudahan sehat. Kita yakin masyarakat yang menentukan," kata dia.

Nurhayati menilai pemerintahan Jokowi-JK tak luput dari kekurangan. Meski hal tersebut, bukan jadi alasan mereka tak bisa maju kembali.

"Tentunya yang kami selalu cermati penegakan hukum yang berkeadilan. Proses demokrasi berjalan dengan baik dan kami yakin Pak Jokowi-JK juga akan memelihara demokrasi dan proses penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.