Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mengirimkan dua 'surat sakti' dari balik tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat pertama ditujukan ke pimpinan DPR. Novanto meminta agar dicopot sebagai Ketua DPR dan anggota DPR.
Surat kedua ditujukan pada DPP Partai Golkar. Dia meminta tak ada pergantian posisi Ketua Umum. Dia juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Partai Golkar.
Idrus mengklaim, penunjukannya sebagai Plt Ketum sudah ditandatangan sebelum Novanto ditahan di rutan KPK.
"Sebelumnya sudah ada surat resmi yang ditandatangan Sekjen dan Ketum tentang penunjukan Plt ketum Partai Golkar," kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Rabu (22/11).
Idrus mengakui, rapat pleno yang digelar tadi malam juga memperdebatkan surat yang beredar dengan tandatangan Novanto. Bahkan kata dia ada gagasan untuk memverifikasi. Namun, verifikasi membutuhkan proses panjang. Sementara masalah di partainya masih banyak sehingga tidak perlu verifikasi.
Dalam pleno tersebut ada tiga hal yang jadi sorotan. Pertama terkait suasana hati Novanto yang sedang mengalami proses hukum. Kedua, terkait semangat kader Partai Golkar. Ketiga, suasana kebatinan rakyat dan konstituen secara keseluruhan.
"Itulah sebabnya. Keputusannya jelas menyetujui Sekjen sebagai Plt Ketum Golkar sampai pada keputusan Praperadilan," tegas Idrus.