Fadli Zon bilang sebutan petugas partai hanya untuk partai komunis

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak sepaham dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut seluruh kader PDIP adalah 'petugas partai' tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Bahkan menurut dia, sebutan petugas partai biasa digunakan untuk partai komunis.Dia mengutarakan, seharusnya Megawati legowo merelakan Jokowi untuk bekerja sebagai petugas rakyat, bukan lagi bekerja didasari sebagai petugas partai yang hanya mengikuti kehendak partai pengusungnya. "Presiden ini diwakafkanlah untuk negara dan rakyat jangan direcoki, kalau dia jadi petugas partai implikasinya banyak dan bahaya. Contohnya conflict of interest dalam penempatan orang, seperti yang terjadi di BUMN banyak orang kompeten yang ditunjuk," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4). Apalagi Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem presidensial, jika Indonesia adalah negara parlementer, lanjut Fadli maka sebutan petugas Partai untuk Presiden baru bisa disematkan. "Kita ini sistemnya presidensial, kalau sistem parlementer agak berbeda. Sistem parlementer, partai yang berkuasa untuk membentuk pemerintahan dan perdana menteri. Kalau di dalam sistem presidensial tidak ada, kecuali di dalam sistem komunis, petinggi dari partai komunis bisa menentukan presiden. Di situ dia bisa menjadi petugas partai," ucap Waketum Partai Gerindra ini.