Universitas Ritsumeikan Kyoto, Jepang hari ini berencana memberi anugerah gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dinilai memberi kontribusi bagi perdamaian dan demokrasi dunia, terutama stabilitas di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga berperan aktif sebagai pengerah pasukan perdamaian dunia.Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menyayangkan langkah civitas academica Universitas Kyoto yang memberikan anugerah doktor honoris causa untuk SBY. Menurut Arie, jika saja kalangan akademik tahu betul tragedi memalukan di partai yang dipimpin SBY di parlemen dengan sandiwara walk out saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada dia yakin Universitas Kyoto tidak gegabah asal memberi penghargaan."Ponten SBY untuk perdamaian dan demokrasi sangat jeblok. Semuanya dirangkai untuk kepentingan pencitraan dan syahwat SBY untuk menjadi Sekjen PBB. Kita pun juga sudah muak dan mual melihat kontroversi walk out Demokrat di DPR, mulai dari sikap SBY yang mencla-mencle dan pernyataan kader-kadernya yang lucu menggelikan bak SriMulat. Pantas Srimulat sudah tidak laku lagi, ternyata aksi retorika SBY dan Demokrat jauh lebih lucu ternyata," ungkap Ari kepada merdeka.com, Senin (29/9).Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, esensi penghargaan gelaran doktor honoris causa itu juga tidak tepat. "Kalau ukurannya untuk demokrasi dan perdamaian, publik Jepang harusnya paham kalau demokrasi di era SBY hanyalah semu. Buktinya kekerasan yang mengatasnamakan agama dibiarkan leluasa oleh rezim SBY. Kebebasan hidup beragam hanya menjadi jargon pemanis mulut SBY. Aksi kamisan yang dilakukan aktivis di depan Istana Negara juga masih terus disuarakan, itu juga karena janji-janji gombal SBY untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir, pengungkapan Tragedi Mei juga alpa dikerjakan SBY," cetus Ari.Ari menambahkan, SBY boleh menerima banyak penghargaan gelar doktor honoris causa atas perannya dalam perdamaian dan demokrasi, namun nyatanya rakyat sendiri yang merasakan SBY kerap absen dalam pelanggaran demokrasi dan perdamaian. "Masih ingat kan sikap SBY soal kriminalisasi terhadap KPK? Masih belum lupa kan soal kasus-kasus korupsi yang mendera orang-orang dekatnya?" pungkas Ari yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) ini.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang. Gelar tersebut akan diberikan oleh Rektor Universitas Ritsumeikan Kiyofumi Kawaguchi di Kampus Suzaku. Presiden kemudian akan menyampaikan pidato akademik terkait penganugerahan gelar tersebut.Dalam acara penganugerahan itu, selain Ibu Negara Ani Yudhoyono, SBY juga didampingi antara lain oleh Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan M. Luthfi, serta Mensesneg Sudi Silalahi.Sementara dari Jepang yang akan turut mendampingi adalah Ketua Asosiasi Indonesia-Jepang (Japinda) Yasuo Fukuda dan Presiden National Graduate Institute (GRIPS) Prof Takashi Shiraishi.Selama kunjungan kerja di Kyoto selama satu hari, Presiden Yudhoyono juga akan menghadiri pertemuan dengan kelompok pengusaha Japinda dan Kankeiren (Federasi Bisnis Kansai). Presiden dan Ibu Negara beserta rombongan dijadwalkan terbang menuju Jakarta pada Senin malam waktu Kyoto.
Gelar Doktor HC bidang demokrasi untuk SBY sangat menyakitkan
Di tengah kontroversi penolakan UU Pilkada, SBY menerima gelar doktor HC bidang demokrasi dan perdamaian.
Advertisement
Rekomendasi