Komnas HAM minta DPR pikir ulang pengesahan RUU ormas

Menurut Roichatul, RUU tersebut dapat menjadi ancaman kebebasan berserikat.

Muhammad Mirza Harera
Komnas HAM minta DPR pikir ulang pengesahan RUU ormas
Komnas HAM. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Koordinator Sub Pengkajian dan Penelitian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah, merekomendasikan agar DPR tidak mengesahkan RUU ormas dalam waktu dekat. Menurut dia RUU tersebut dapat menjadi ancaman kebebasan berserikat."Walaupun dalam butir 'menimbang-RUU Ormas telah dinyatakan bahwa hak berserikat dijamin oleh konstitusi, namun demikian pembacaan secara menyeluruh atas RUU ormas memperlihatkan bahwa RUU ini tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) dan masih menggunakan kerangka fikir untuk mengendalikan secara arbitrer kebebasan berserikat," kata Roichatul dalam jumpa pers di gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/06).Dia menjelaskan, RUU ormas yang dirancang DPR bersifat membatasi dan tidak menjamin perlindungan aspek-aspek kebebasan berserikat seperti diatur UUD 1945. Selain itu, RUU ormas juga memuat klausul yang berpotensi mengontrol kegiatan, maupun pendanaan."RUU ormas dari segi perizinan, walaupun prosedur dan mekanismenya serta persyaratannya dirumuskan dengan jelas. Namun demikian, persyaratan yang ditetapkan dapat menjadi instrumen untuk mengontrol kegiatan pendanaan. Sementara dalam hal perizinan bagi ormas asing juga sangat dibatasi keberadaannya di tanah air," terangnya.Terkait dengan rencana DPR yang akan mengesahkan RUU ormas besok, Komnas HAM akan segera melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi hal tersebut."Hari ini Komnas Ham akan koordinasi dengan ketua pansus, pak Abdul Malik Haramain, pada pukul 15.30 sore di Senayan. Terkait dengan Kemendagri, Komnas HAM juga akan segera melakukan koordinasi," ujarnya.

Rekomendasi