Puan: Andika Perkasa Sudah Jadi Kader PDIP Belum Sih?
Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa ke makam Bung Karno pada Rabu (21/6). Ketika berziarah, Andika ditelepon oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Alhamdulillah bahwa Bung Karno itu kan memang milik bangsa, proklamator. Jadi semuanya memang bisa datang ke sana berziarah, berdoa dan lain sebagainya," ujar Puan ditemui saat meninjau persiapan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta, Kamis (22/6).
Ketika ditanya apakah Andika Perkasa sudah menjadi kader PDIP, Puan meminta sebaiknya tidak ditujukan kepadanya.
"Jadi nanti tanyakan sendiri ya sama pak Andika. 'Pak Andika sudah jadi kader pdi perjuangan belum sih?'" kata ketua DPR RI ini.
Puan meminta awak media sebaiknya langsung menanyakan kepada Andika apakah sudah punya kartu anggota PDIP atau belum.
"Nanti tanya ya 'pak sudah punya KTA belum sih?'" kata Puan.
Sementara itu, Puan tak ingin mengungkap apa yang dibicarakan antara Andika dengan Megawati ketika berbicara melalui video telepon.
"Tanya ke bu Mega atau pak Andika," ujar Puan.
Andika Berziarah ke Makam Bung Karno
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa berziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Rabu (21/6). Hal itu bertepatan dengan Haul ke-53 Bung Karno.
Pada kesempatan itu, Andika sempat menerima video call dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Andika disambungkan oleh keponakan Megawati, Romy Hendra Soekarno.
Andika berziarah turut ditemani sang istri, Hetty Andika Perkasa. Sejumlah politikus PDI Perjuangan juga hadir, seperti Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dan anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Pareira. Kemudian, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno Romy Hendra Soekarno dan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno Dade Marhaendra.
Romy Hendra Soekarno menyebut, Andika menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Megawati.
"Andika menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Megawati," kata Romy Hendra dalam keterangannya.
Pengamat politik Ujang Komarudin melihat memang ada kedekatan antara Andika dengan Megawati. Apalagi mertua Andika, mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono sudah lama dekat dengan presiden kelima RI itu.
"Kedekatan juga Megawati dengan Hendropriyono mertua Andika, dari dulu juga dekat Megawati Hendropriyono tentu dengan Andika itu," ujar Ujang ketika dihubungi, Kamis (22/6).
Wajar seorang tokoh seperti Andika mendekati Megawati menjelang Pemilu 2024. Ujang yakin banyak agenda yang akan didiskusikan Andika dengan Megawati.
Pertemuan Andika dan Megawati itu bisa menjadi sinyal kerja sama politik ke depan. Bukan hanya menjadi calon wakil presiden.
"Pertemuan Megawati dan Andika bisa jadi bagian sinyal-sinyal mungkin dalam konteks kerja sama politik ke depan tidak mesti menjadi cawapres Andikanya tidak mesti tidak harus," ujar Ujang.
Andika bisa juga aktif menjadi kader PDI Perjuangan. Atau masuk ke tim pemenangan PDIP di Pemilu 2024.
"Bisa jadi Andika juga misalkan ingin aktif di PDIP atau bisa jadi ingin membantu PDIP atau bisa jadi bisa masuk ke pemenangan PDIP karena itu kita lihat saja nanti langkah-langkah Andika dan Megawati pasca pertemuan itu harus kita cermati ke depan," jelas Ujang.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaEks Panglima TNI itu punya alasan tersendiri sebelum menerima lamaran sang perwira Polri bagi putrinya.
Baca SelengkapnyaPantas mengatakan, kemungkinan partainya bakal mengumumkan nama bakal calon gubernur pada Mei 2024 mendatang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaBerikut momen saat eks Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tiba-tiba dihampiri cewek.
Baca SelengkapnyaAndika menyinggung Ganjar dan Mahfud adalah pemimpin inklusif yang akan mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca Selengkapnya