Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI minta masyarakat tak ribut soal isu PKI dan HTI

PSI minta masyarakat tak ribut soal isu PKI dan HTI M Guntur Romli. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), M Guntur Romli meminta masyarakat tak lagi meributkan isu-isu komunisme atau PKI dan khilafah atau HTI. Karena baik ideologi komunisme maupun khilafah telah dilarang di Indonesia.

Saat ini, menurutnya, hal penting yang harus diributkan adalah program untuk kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan Guntur Romli dalam acara diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

"Perang ideologi sudah selesai. HTI sudah dilarang. PKI sudah dilarang, jadi enggak usah ribut. Sekarang kita ributkan bagaimana program untuk rakyat," jelasnya.

Seorang warga NKRI sejati, lanjutnya, pasti menolak PKI maupun HTI. Karena itulah di wilayah NKRI ini, tak ada lagi tempat bagi PKI maupun HTI.

"Jadi tidak ada tempat untuk komunisme dan khilafah di negeri ini," ujar Guntur.

Merujuk pada sejarah, pernah ada dua ancaman terhadap ideologi Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia. Guntur menyebutkan yaitu pemberontakan PKI dan DI/TII pascakemerdekaan.

"Sekarang kepentingan kita bagaimana kita peduli pada kemaslahatan kepentingan bersama. Bukan perang ideologi," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis

Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.

Baca Selengkapnya
TNI Beberkan Kronologi 1 Prajurit Gugur Diserang KKB Papua
TNI Beberkan Kronologi 1 Prajurit Gugur Diserang KKB Papua

Serangan KKB menyebabkan dua prajurit TNI menjadi korban.

Baca Selengkapnya
Anies soal Kenaikan Gaji TNI-Polri: Ini Dibutuhkan Bukan Hanya Menjelang Pemilu
Anies soal Kenaikan Gaji TNI-Polri: Ini Dibutuhkan Bukan Hanya Menjelang Pemilu

Masyarakat diminta menilai sendiri mengenai kebijakan kenaikan gaji TNI-Polri jelang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu

Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.

Baca Selengkapnya
TNI  AU Sebut Tak Ada Pengeroyokan Aktivis KAMMI: Perkelahian Akibat Saling Tersinggung saat Menegur
TNI AU Sebut Tak Ada Pengeroyokan Aktivis KAMMI: Perkelahian Akibat Saling Tersinggung saat Menegur

Ia memastikan, tidak ada pengeroyokan terhadap dalam kejadian tersebut dan lebih kepada perkelahian.

Baca Selengkapnya
Pengeroyok Aktivis KAMMI Anggota TNI AU, Kasus Ditangani Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma
Pengeroyok Aktivis KAMMI Anggota TNI AU, Kasus Ditangani Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma

Peristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya