Prabowo Menang, PAN Ingin Audit Belanja Berbau Politik di Era Jokowi

Minggu, 7 April 2019 21:16 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Prabowo Menang, PAN Ingin Audit Belanja Berbau Politik di Era Jokowi Jokowi kampanye di Cirebon. ©2019 Liputan6 com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) penting dilakukan audit investigasi terhadap APBN yang dikelola oleh rezim Joko Widodo (Jokowi). PAN ikut mendorong jika Prabowo-Sandiaga menang pada 17 April nanti, tata kelola APBN selama Jokowi memimpin segera dilakukan audit.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menilai, belanja di beberapa pos APBN era Jokowi yang mengandung tanda tanya besar.

"(Audit APBN) Perlu, karena memang ada beberapa pos belanja APBN yang patut dipertanyakan. Contohnya, Bank Dunia sekalipun mengkritik belanja infrastruktur. Belum lagi belanja yang berbau politik," jelas Dradjad yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga itu saat dihubungi merdeka.com, Minggu (7/4).

Dradjad menyindir, berbagai bingkisan yang dibagikan selama massa kampanye Pilpres 2019. Namun, dia tak menjelaskan bingkisan apa yang dimaksud.

Pakar ekonomi itu mempertanyakan dari mana biaya membagikan bingkisan tersebut. Hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat apabila menggunakan APBN.

"Contohnya, bingkisan-bingkisan itu uangnya dari mana? Jika dari pos APBN, apa nomenklaturnya? Jika bukan dari APBN, lalu dari siapa? Masuk gratifikasi atau tidak?" jelas Dradjad.

Audit penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih khususnya bagi Prabowo-Sandiaga. Tapi dia tak mau mengungkap, tindakan apa yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit investigasi tersebut, apakah membawa ke ranah hukum atau dibawa ke DPR dengan membentuk pansus.

"Saya rasa demi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi, audit investigasi bisa dilakukan untuk belanja yang layak dipertanyakan di atas," tutup Dradjad.

Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Prabowo juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.

"Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," kata Prabowo di acara Studium Generale 'Renaisans Indonesia' di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019 lalu. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini