Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai alasan pemecatan dirinya dari Gerindra karena tidak berhasil menyukseskan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, adalah alasan mengada-ada. Sebab kegagalan Prabowo dalam kontestasi Pilpres adalah skala nasional tidak hanya Jakarta.

Meski demikian, dia tetap menyampaikan permintaan maaf karena gagal menyukseskan Prabowo dalam Pilpres di lumbung Jakarta.

"Iya minta maaf kalau apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kawan itu,” katanya seperti ditulis Rabu (8/6).

Untuk diketahui, Prabowo saat Pilpres 2019 hanya menang di 13 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Aceh, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau.

Sementara itu, Joko Widodo unggul di 21 provinsi yakni Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua.

“Capres kalah, se-nasional loh kalah. Masa karena Pilpres kalah cuma saya doang (yang dipecat)," tegasnya.

Taufik berujar, jika pemecatan berlandaskan kegagalan dalam Pilpres, maka banyak kader Gerindra yang dipecat.

"Masa karena Pilpres kalah terus cuma saya doang (dipecat). Ini bukan soal enggak adil ini berarti mengada-ada argumennya gitu loh," tutupnya.

MKP Gerindra Pecat Taufik

Diketahui, partai Gerinda resmi memecat Mohamad Taufik. Keputusan tersebut diambil setelah Majelis Kehormatan Partai (MKP) menggelar sidang di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Selasa (7/6).

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto membeberkan kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan Mohamad Taufik dipecat dari Partai Gerindra sebagai kader. Wihadi menyebut kesalahan Mohamad Taufik diakumulasi dari pelaksanaan Pilpres 2019 hingga saat ini.

Pertama, selaku kader Partai Gerindra juga sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta dan menjabat di DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, dinyatakan telah gagal dalam menjalankan amanah Partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019.

"Tak hanya itu, pada saat saudara Taufik menjadi Wakil Ketua DPRD, kantor DPD Partai Gerindra tidak ada. Dan juga saat Pilpres DKI kalah itu menjadi catatan juga," kata Wihadi saat diwawancarai di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (7/6).