Prabowo-Hatta janji bangun tol di atas laut Pantura

Merdeka.com - Pasangan Prabowo - Hatta Rajasa pada Selasa (20/5) kemarin resmi mendaftarkan diri untuk bertarung dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam laporannya ke KPU pasangan yang diusung enam partai politik ini juga telah melaporkan visi-misinya.

Dalam visi misi Prabowo-Hatta yang dikutip dari kpu.go.id, salah satunya soal percepatan pembangunan infrastruktur. Pasangan ini mengumbar janjinya memperbaiki dan mempercepat pembangunan infrastruktur mulai dari kawasan tertinggal dengan berbasis teknologi modern.

"Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui: (i) negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat, (ii) pengembangan apartement/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan. (iii) pembangunan 2000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5 per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara. (iv) Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 per tahun atau bagi hasil syariah yang setara," demikian visi-misi Prabowo - Hatta Rajasa dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).

Selain itu, pasangan ini juga menjanjikan membangun secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta. Dan meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik.

Bukan hanya pembangunan berbasis jalan bebas hambatan. Pasangan ini menjanjikan akan mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar. Di samping itu, Prabowo menjanjikan akan memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kotamadya/Kabupaten.

"Meningkatkan pelayanan ke pelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik."