Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi keputusan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menggugat penetapan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu (gugat ke MK) sebuah langkah yang diinginkan masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat menginginkan ada langkah-langkah hukum," ujar Moeldoko di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Moeldoko menyebut pengajuan gugatan ke MK lebih baik ketimbang melakukan demonstrasi.

Simak berita Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com

"Kita menginginkan hal itu daripada pendekatan jalanan yang justru menimbulkan hal yang tidak baik, bahkan berakhir kerusuhan, kita punya pengalaman buruk 1998, masa mau kita ulangi lagi," kata dia.

Sebelumnya, Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menggelar pertemuan di rumah Kertanegara, Jakarta. Salah satu bahasannya adalah menyikapi pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa dini hari tadi.

Sejak Selasa (21/5) pukul 10.00 WIB, sejumlah tokoh mulai berdatangan ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain sekjen partai pendukung Prabowo-Sandiaga, sejumlah tokoh BPN juga terlihat hadir.

Di antaranya adalah cawapres Sandiaga Uno, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco, dan wakil ketua BPN Priyo Budi Santoso.

Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pihak BPN Prabowo-Sandiaga akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional dini hari tadi, rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam tempo beberapa hari ini kita mempersiapkan materi sesuai tenggat waktu yang ada untuk mengajukan gugatan ke MK," kata Sufmi Dasco, Selasa.

Dia mengaku ada pertimbangan yang membuat pihaknya akhirnya mengajukan gugatan setelah beberapa kali menyatakan tidak akan membawa hasil pilpres ke MK.

"Melihat bahwa ada pertimbangan pertimbangan dan ada kemudian hal hal yang sangat krusial terutama hitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," ucap dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com