Merdeka.com - Beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga terkait Pilpres 2019, sang ketua umum Gerindra Prabowo Subianto memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Prabowo pusing, melihat kondisi internal Gerindra yang terpecah.

Ada kubu yang ingin membawa partai berlambang kepala Garuda itu untuk bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo ke luar negeri untuk menghindari bisikan-bisikan para kaum oportunis di partainya.

Seorang petinggi Gerindra membocorkan, kini internal Gerindra tengah terbagi. Setidaknya, ada tiga kubu yang memiliki sikap berbeda soal posisi politik Gerindra periode 2019-2024. Pertama kubu Oposisi, kubu ini tetap ingin Gerindra berada di luar, apapun risikonya, tolak gabung dengan Jokowi-Ma'ruf.

Kubu kedua, orang-orang yang ingin membawa Gerindra merapat ke kubu Jokowi, bergabung menikmati kekuasaan bersama pemerintah, kubu ini disebut kelompok oportunis. Kelompok oportunis disebut sedang gencar membisiki Prabowo untuk gabung pemerintah.

"Lingkaran dalam (Prabowo) banyak yang oportunis juga, faktor kepentingan dan usia," kata sumber dari petinggi Gerindra kepada merdeka.com.

Kelompok ketiga, orang-orang yang mengikuti arah angin. Mereka ikut apapun keputusan partai. Terutama keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto. Menurut sumber kami, Prabowo lebih pilih di luar kekuasaan, namun yang mengganjal pikiran Prabowo saat ini yakni banyaknya para pendukung yang masih berada di dalam penjara.

Anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade mengakui, ada perbedaan sikap di internal partainya. Ada yang ingin tetap berada di luar pemerintah, ada pula yang ingin bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf.

"Tapi tidak banyak (yang ingin gabung Jokowi)," jelas Andre saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/7).

Sumber kami yang dekat dengan Prabowo menyebut, beberapa orang yang mendorong agar partainya bergabung dengan pemerintah yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Desmond J Mahesa. Selain itu, ada juga Arief Poyuono sebagai 'trigger' untuk bicara di media.

Di sisi lain, ada pula beberapa senior di Gerindra yang sangat dihormati oleh Prabowo, mendesak agar Gerindra segera bergabung dengan pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Baik Desmond dan Dasco sulit dihubungi terkait kabar itu. Pesan singkat yang dikirim maupun telepon yang disampaikan tim merdeka.com tak berbalas dari keduanya. Baik Dasco maupun Desmond, disebut orang yang kerap menegur para politisi Gerindra yang menolak koalisi dengan Jokowi. Salah satu kader Gerindra yang keras menolak koalisi yakni Anggota Dewan Penasihat Muhammad Syafii.

Sementara Arief Poyuono mengakui, keputusan bergabung dengan koalisi Jokowi penting dilakukan partainya. "Ya dari pertimbangan strategis partai dan untuk kepentingan masyarakat ya koalisi," jelas Arief kepada merdeka.com.

Tapi Arief menekankan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari partai apakah akan koalisi atau oposisi. Menurut dia, hal ini akan dilakukan oleh Prabowo setelah meminta pertimbangan kepada para pengurus Gerindra dari tingkat bawah.

"Karena Pak Prabowo selalu mengedepankan mekanisme Partai dalam mengambil keputusan politik nasional," jelas Arief.

Sementara Andre, tak mau mengungkap siapa saja orang-orang yang ingin partainya bergabung dengan pemerintah. Begitu juga orang-orang yang ingin Gerindra tetap berada dalam posisi di luar kekuasaan. Menurut Andre, perbedaan sikap adalah hal biasa. Pada akhirnya, kader akan satu suara usai sikap resmi ditentukan melalui Rakernas Partai.

"Enggak etis dong (diungkap), itu urusan dapur internal kami," kata Andre, caleg DPR terpilih dari dapil Sumbar. Andre sebagai Caleg dari Sumbar, secara pribadi ingin agar Gerindra tetap menjadi oposisi.

Soal kabar Prabowo meninggalkan Indonesia karena pusing melihat internal Gerindra terbelah, Andre tak mau berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan, saat ini Prabowo hanya ingin para pendukungnya yang dipenjara bebas, termasuk pemulangan Habib Rizieq Syihab ke Tanah Air.

Menurut informasi, sejak awal Juli, Prabowo memutuskan untuk pergi ke Eropa. Sempat disebut akan kembali usai pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada Oktober nanti, namun kabar terbaru, Prabowo telah kembali ke Indonesia sejak 12 Juli kemarin.

"Pokoknya mikirin itulah (pembebasan pendukung)," jelas Andre.

Ambil Posisi Abu-Abu

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani disebut mengambil sikap yang netral dalam polemik ini. Menunggu arah angin, kemana keputusan Prabowo membawa partai yang sudah 10 tahun menjadi oposisi ini berlabuh.

Saat ditemui di DPR, Muzani mengatakan, baik berada dalam pemerintah atau menjadi oposisi bukan masalah besar bagi partainya. Karena dia menyebut, Gerindra sudah 10 tahun jadi oposisi, gabung pemerintah pun tak jadi soal.

"Bagi Gerindra masuk koalisi itu sesuatu yang baru, menjadi oposisi sudah kami alami selama 10 tahun, sehingga bukan persoalan. Jadi bagi saya tidak ada problem, Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang sejak ada di Senayan sampai sekarang belum pernah masuk dalam kekuasaan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Muzani juga menegaskan, Prabowo akan memanggil dewan pembina Gerindra untuk meminta pandangan. Dari situ, nantinya Gerindra akan mengambil keputusan. Namun hingga kini, belum ada undangan dari Prabowo untuk menghadiri rapat tersebut.

Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon juga masih abu-abu. Awalnya, Fadli merasa partainya lebih baik berada di oposisi. Untuk menjaga keseimbangan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Fadli mengatakan, Gerindra berkomitmen tak ingin pemerintah ke depan minus pengawasan dari parlemen. "Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo, menjaga demokrasi untuk Indonesia," jelas Fadli pada 28 Juni lalu.

Namun sinyal oposisi dari Fadli berubah cukup singkat. Pada 8 Juli lalu, Fadli mengatakan, posisi Gerindra akan ditentukan setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para ulama.

"Kita akan duduk, rapat, dan mendengarkan masukan dari kabupaten, dari provinsi, dari daerah-daerah, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ulama, dari tokoh agama, dari tokoh intelektual," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Koalisi Jokowi Menolak

Parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf memandang sinis atas isu akan bergabungnya Gerindra di kubu pemenang Pilpres 2019. PKB dan NasDem partai yang terang-terangan menolak tambahan partai di koalisi 01.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai posisi oposisi sangat penting di era demokrasi. Dia ingin Gerindra dan PKS tetap memilih jalan oposisi ketimbang bergabung dengan kubunya.

Menurutnya, Gerindra dan PKS harus menjaga energi oposisi agar bisa mengimbangi dan mengkritisi pemerintahan Jokowi ke depan.

"Menyangkut koalisi, Indonesia perlu oposisi. Jadi oposisi itu perlu ada dan kalau bisa Gerindra dan PKS mempertahankan itu," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kediaman Ma'ruf di Menteng, Jakarta, 5 Juli lalu.

Senada dengan Cak Imin, Sekjen NasDem, Johnny G Plate meminta koalisi Prabowo-Sandi mengambil peran konstruktif dalam membangun Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap menjadi oposisi.

"Kalau semua di dalam kabinet maka ini hanya jadi stand up comedy politic, ditonton sebagai bagian drama yang tidak menyenangkan bagi rakyat," kata Johnny 9 Juli lalu.