PPP Tutup Mata Soal Hasil Survei Terhadap Perppu KPK

Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK. Hasilnya, 76,3 persen responden setuju Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, hasil survei bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Maka itu, menurutnya, survei tidak menjadi penentu apakah Perppu harus dikeluarkan atau tidak. Arsul menilai, survei tidak harus diikuti.

"Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei tetapi harus kajian yang sifatnya akademik kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Karena itu, Arsul menilai harus dibicarakan kembali jalur mana yang sebaiknya ditempuh. Apakah legislative review, judical review, atau Perppu.

Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo telah sepakat bahwa Perppu merupakan opsi paling terakhir untuk UU KPK.

"Kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir. Setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," kata Arsul.

Ketua Fraksi PPP DPR itu mengatakan, tidak bisa berspekulasi apakah Jokowi pasti mengeluarkan Perppu atau tidak. Jokowi, kata Arsul, sudah menyampaikan kepada ketua umum partai koalisi di Istana Bogor bahwa akan mengeluarkan keputusan dengan komunikasi dengan partai sebelumnya.

"Kita tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan presiden pada hari Senin malam lalu di Isbog (Istana Bogor) presiden belum buat keputusan. Presiden hanya sampaikan tentunya nanti beliau pada saat akan membuat keputusan akan berkomunikasi kembali dengan parpol-parpol itu saja," jelas Arsul.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!