PPP: Penambahan pimpinan MPR tak bermanfaat untuk rakyat

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menolak penambahan tiga kursi pimpinan MPR seperti yang diputuskan dalam revisi UU MD3. Selain pemborosan anggaran, penambahan pimpinan MPR dinilai tidak bermanfaat untuk rakyat.

"Dari sisi kemanfaatan bagi publik, ketentuan penambahan pimpinan MPR hingga tiga kursi jelas tidak memiliki dampak bagi publik. Penambahan kursi pimpinan hanya menambah beban keuangan negara secara kasat mata akan menimbulkan beban protokoler, rumah dinas, serta tunjangan jabatan pimpinan baru. Situasi ini kurang tepat bila disandingkan dengan kondisi perekonomian masyarakat," kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (22/3).

Bila ada penambahan kursi, lanjut Arwani, seharusnya MPR meniru DPR dengan menambah pimpinan bagi pemilik kursi DPR terbanyak. "Pilihan ini sangat rasional dan memiliki pijakan filosofisnya. Menambah tiga kursi pimpinan MPR, tak lebih hanya menunjukkan sisi bagi-bagi kursi daripada sisi urgensi," cetusnya.

Arwani menegaskan, kritik Fraksi PPP terhadap substansi UU MD3 tak berubah sejak pembahasan UU MD3 hingga pemberlakuan UU ini menjadi UU 2/2018. Mulai soal peran MKD, pasal antikritik termasuk soal teknis formal penyusunan UU hingga dampak turunan dari penerapan UU tersebut.

Dia menambahkan, kritik PPP atas sejumlah substansi dalam UU MD3 semata-mata untuk memastikan produk legislasi DPR dari sisi prosedur tepat dan tidak bermasalah secara yuridis sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dari sisi kedayagunaan, setiap produk UU memiliki harus memiliki dampak kemanfaatan bagi publik.

"PPP konsisten sejak awal pembahasan UU MD3, walk out dalam rapat paripurna pengesahan UU MD3 hingga rapat gabungan MPR pada Rabu (21/3) yang memberikan minderheit nota (catatan keberatan) atas sejumlah substansi yang bermasalah dari sisi redaksi hingga substansi," paparnya.

PPP, kata Arwani, akan tetap memperjuangkan agar UU MD3 agar sesuai dengan kehendak rakyat. "Kami akan berikhtiar untuk mengusulkan perubahan UU MD3 berupa legislative review melalui jalur konstitusional yang dimiliki PPP yakni melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Kami juga berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan permohonan uji materi UU MD3 yang dimohonkan oleh masyarakat agar UU MD3 senafas dengan konstitusi," pungkasnya.