PPP: Demokrat dan PAN Belum Jelas, Jangan-jangan Kita yang Kegeeran

Rabu, 22 Mei 2019 02:43 Reporter : Merdeka
PPP: Demokrat dan PAN Belum Jelas, Jangan-jangan Kita yang Kegeeran Sekjen DPP PPP Arsul Sani. ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat masih diwacanakan untuk memutar haluannya dari Prabowo-Sandiaga, menuju Jokowi-Ma'ruf. Koalisi Indonesia Kerja masih menanti sikap kedua partai tersebut.

"Enggak boleh kita nyatakan sikap dulu. Paling enggak, partai-partai ini belum jelas juga ini. Apa benar? Jangan-jangan kita saja yang kegeeran, bahwa mereka mau gabung. Tapi apa di sana ingin beroposisi terhadap pemerintahan, paling tidak di parlemen. Kan enggak boleh kegeeran kita," ucap Sekjen PPP Arsul Sani di Jakarta, Selasa (21/5).

Soal Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang bertemu terus dengan Jokowi, dia menegaskan, itu hanya bentuk silahturahmi setiap ramadan saat para pimpinan lembaga buka bareng bersama. Diketahui, Zulkifli notabene adalah Ketua MPR RI.

"Tapi soal apakah nanti gabung? Enggak di situ pembicaraannya," jelas Arsul.

Hal ini pun berlaku juga untuk kursi Pimpinan MPR yang disebut sebagai nilai tawar, agar koalisi opisisi mau bergabung. "Saya sih melihatnya begini. Kalau koalisi pemerintahan tidak bertambah, maka pasti tentu partai-partai yang di Koalisi Indonesia Kerja akan mengajukan paketnya sendiri, plus DPD," kata Arsul.

Dia pun menegaskan, baik Demokrat maupun PAN belum ada satu pun yang berbicara dengan partai di KIK sendiri. Padahal jika memang mau berbicara soal kursi Pimpinan MPR, etika dasar politik seperti itu harus dijalankan.

"Memang belum ada pertemuan dan pembicaraan. Kan mestinya rutenya itu harusnya adalah partai yang ingin bergabung berkomunikasi kalau tidak dengan semua, maka dengan salah satu atau salah dua dari partai 01. Setelah ada komunikasi soal itu, apalagi yang terkait pimpinan MPR, itu baru kemudian yang ada di koalisi 01 akan membahas," tegas Arsul.

Dia pun berkeyakinan, meski Demokrat dan PAN itu sudah berkomunikasi dengan Jokowi, ujung-ujungnya akan dibalikan ke parpol KIK. "Kalaupun nanti ada komunikasi dengan Pak Jokowi, pasti setelah itu Pak Jokowi akan minta pendapat ke partai-partai. Saya tidak mau pakai istilah menggojlok. Tanyalah sama PAN, Demokrat, kenapa berkomunikasinya baru ke sana saja (Jokowi)," ungkap Arsul.

"(Berkomunikasi) Bisa dengan semuanya atau bisa dengan kepala gerbongnya. Kepala gerbong di koalisi ini kan PDIP. Nanti kita lihat," lanjutnya.

Utamakan Dialog

Senada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, semuanya harus didialogkan terlebih dahulu. Karena kursi Pimpinan MPR tak berdasarkan hitung-hitungan suara Pilpres.

"Yang penting dengan dialog. Sesuai dengan namanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya akan dialog. Zaman almarhum Pak Taufik Kiemas bisa diambil secara aklamasi. Mengapa kita tidak. Yang penting kan dialog bersama," jelas Hasto.

Meskipun, masih kata dia, sering berkomunikasi dengan partai oposisi, belum ada spesifik mengenai kursi Pimpinan MPR. "Kami belum sampai kesana, tapi bahwa semangat untuk membangun dialog itu ada di kedua belah pihak," kata Hasto.

Namun, lanjut dia, untuk partai berlambang banteng bermoncong putih itu, urusan koalisi diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terhadap keputusan gimana arah koalisi ke depan, demokrasi di PDIP menyerahkan itu kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Tugas kami memberikan masukan-masukan ke dalam rapat DPP. Tapi Bu Mega yang punya kewenangan konstitusional dalam partai untuk mengambil keputusan itu," jelas Hasto.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [rnd]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini