PPP buka peluang laporkan KPU ke DKPP soal Sipol

Merdeka.com - Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat utama pendaftaran Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai penolakan dari sejumlah parpol. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wasekjen PPP Achmad Baidowi pun mendukung langkah Bawaslu mengeluarkan surat edaran kepada KPU soal Sipol. Dalam surat edaran itu di antaranya disebutkan agar KPU tidak mewajibkan kepada partai politik peserta pemilu 2019 mengisi Sipol.

Selain itu, anggota Komisi II DPR ini juga menyambut baik tawaran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) agar ada solusi bersama soal Sipol.

"Kami menyambut baik tawaran DKPP tersebut," kata pria yang biasa disapa Awi ini dalam pesan singkat, Jumat (13/10).

Saat konsultasi dengan KPU yang juga dihadiri oleh DKPP beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku pernah menyampaikan gagasan yang bisa menjadi solusi Sipol. Saat itu, kata dia, DKPP menerima gagasan tersebut.

"Jadi saat itu gagasannya yaitu bahwa Sipol bukan satu-satunya cara untuk input data partai politik peserta pemilu. Sama ketika saat pencoblosan di TPS, e-KTP bukan satu-satunya yang bisa dipakai mencoblos. Dengan surat keterangan bisa mencoblos di Pemilu. Itu kan solusi," katanya.

Alumni HMI ini mengatakan partainya bisa saja melaporkan masalah Sipol ke DKPP jika input data sudah lengkap tapi masih terus dipersoalkan KPU.

"Kalau data kami sudah input lengkap dan masih dipersoalkan KPU akan kami laporkan ke DKPP," katanya.

Dia mengatakan penerapan Sipol sesungguhnya memiliki tujuan baik. Namun implementasi di lapangan masih banyak kendala, di antaranya, format isian di Sipol tak sesuai dengan ketentuan, ada data kecamatan yang tertukar dan ada nama desa/kelurahan yang tak tercantum dalam Sipol.

"Belum lagi server yang mengalami down beberapa kali menyebabkan input data bermasalah. Bahkan, beberapa waktu lalu data parpol sempat blank," katanya.