Politisi PDIP: Lucu misal TNI dijadikan penyidik dan tangkap teroris

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang diperdebatkan di pembahasan Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme merupakan bentuk pengkhianatan cita-cita reformasi. Menurutnya, Reformasi melahirkan banyak institusi baru termasuk melahirkan Undang-undang Anti-Terorisme dengan model penegakan hukum.

"Kalau kita melenceng, kita bergeser dari penegakan hukum, maka kita mengkhianati amanat reformasi itu sendiri," kata Charles di Jakarta, Kamis (1/6).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku bukan anti untuk melibatkan militer dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun hanya ingin mendudukkan institusi pada porsinya.

Menurut dia, anggota TNI itu dilatih dan dididik untuk perang serta untuk pertahanan negara. Sedangkan, untuk penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian, Densus 88 oleh pihak penegakan hukum.

"Agak lucu kalau misalkan prajurit TNI dijadikan penyidik, kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan terhadap terduga teroris," katanya.

Di samping itu, Charles melihat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme di Revisi Undang-undang Terorisme banyak disalahartikan. Menurut dia, presiden ingin TNI dilibatkan dalam berantas teroris secara terbatas.

Charles melanjutkan, Jokowi sebagai panglima tertinggi yakin presiden memahami terkait aturan UU terkait dengan tupoksi TNI. "Jadi menurut saya, statemen Jokowi tentang pelibatan TNI lebih banyak disalahartikan," katanya.

Menurut dia, saat ini mengacu pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu bisa dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme atas dasar keputusan politik negara dan tidak ada yang melarang atau menghalangi TNI ikut berantas terorisme asalkan ada keputusan politik negara‎.