Politisi Demokrat prediksi Jokowi akan cari aman soal pansus angket KPK

Merdeka.com - Wakil ketua Komisi III Benny Kabur Harman memprediksi ada tiga peluang sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pansus hak angket KPK. Sebab, sejauh ini Jokowi dianggapnya belum menunjukkan sikap pastinya menanggapi polemik antara pansus hak angket dengan KPK.

Politisi Demokrat itu menyebut sikap pertama Jokowi meredam kisruh adalah memposisikan dirinya pada posisi yang aman. Namun dia tidak menjelaskan sikap aman yang kemungkinan bakal diambil Jokowi

"Presiden bakal ambil posisi aman menyikapi pansus ini. Tetapi kalau ditanya apa sikapnya ya kita lihat nanti," ujar Benny saat menghadiri diskusi mengenai pansus hak angket oleh DPR vs KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Benny menuturkan, sikap tersebut diambil Jokowi lantaran partai politik pendukungnya saat ini paling terdepan dalam pembentukan pansus hak angket. Opsi kedua, sikap yang akan dilakukan Jokowi tidak lain berupaya melakukan apapun agar rekomendasi pansus hak angket tidak ekstrem, seperti yang beredar sekarang ini membekukan fungsi KPK.

Sikap ini disebut Benny sebagai upaya menjinakkan pansus agar tidak terlalu liar dalam menggunakan hak legislasinya. Terakhir, Jokowi bakal menindaklanjuti rekomendasi pansus hak angket KPK yang bersifat normatif. Sikap ini menurut Benny dilakukan Jokowi demi kepentingan seluruhnya baik dari sisi pemerintahan ataupun politik.

Sebab, dia berpandangan, dalam karut marut polemik pansus hak angket KPK saat ini tidak bisa dibisa dipisahkan dengan kepentingan partai politik yang ada di DPR. Termasuk nasib politik Jokowi.

"Karena ini masalahnya who will get political profit, itu saja," tukasnya.

Sementara itu, dia menyebutkan ketiga sikap yang kemungkinan bakal diambil Jokowi berdasarkan tiga hal peluang rekomendasi pansus kepada KPK. Ketiganya antara lain; KPK bakal dibekukan kewenangannya, kewenangan komisi antirasuah itu bakal dipreteli seperti peniadaan penuntutan dan eksekusi oleh KPK, sampai klimaks rekomendasi pansus adalah revisi undang-undang KPK.

"Tiga ini yang kemungkinan skenario dalam rekomendasi Pansus. Jadi bagaimana menjelaskannya jika menurut survei masyarakat mendukung penuh Jokowi tetapi partai politiknya mendukung penuh pansus," ujarnya.