Politikus PKB: Golput adalah hak warga negara
Merdeka.com - Fenomena golput dalam Pemilu tak harus menjadi momok yang menakutkan bagi partai politik maupun KPU. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Yusuf mengatakan warga memiliki pandangan sendiri mengapa tidak menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara di Pemilu.
"Hipotesa dari sebuah masyarakat ada bagian tertentu keharusan dari yang mereka lihat. Hipotesa itulah yang membuat mereka memilih golput," kata Yusuf dalam diskusi mengenai perspektif masyarakat terhadap Pemilu di Auditorium Yusuf Ronodipuro Gedung RRI lantai 2, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Menurut Yusuf, meski secara praktik demokrasi hal ini sangatlah merugikan, tetapi pilihan warga untuk golput harus dihargai.
"Pada dasarnya yang dilihat masyarakat bahwa masyarakat semakin cerdas. Sebenarnya sangat merugikan parpol tetapi mereka memberikan suaranya dalam Pemilu walaupun golput hak mereka sebagai warga negara," ujarnya.
Yusuf menegaskan, meski golput tidak menyalahi aturan hukum, tapi fenomena ini harus dikurangi. Sebab, akan menjadikan demokrasi semakin buruk. Masalah inilah yang menjadi pekerjaan dasar bagi panitia Pemilu dan partai politik.
"Tugas kita sebagai peserta dan panitia Pemilu harus mengajak masyarakat mengenai pemikiran apatis tersebut harus segera ditinggali," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaKeikutsertaan dalam pemilu memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaApalagi suara Golkar naik signifikan pada Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca SelengkapnyaPada Pemilu 2024 suara PPP hanya mencapai 3,87 persen atau kurang 0,13 persen dari batas ambang parlemen.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya