Merdeka.com - Untuk menduduki jabatan politik, para calon kepala daerah kerap mengeluarkan biaya yang cukup tinggi saat mengikuti pemilihan. Setelah menjabat, perilaku korupsi mereka kerap terjadi. Capres Joko Widodo mengatakan, rekrutmen berbasis kompetensi menjadi kunci, bukan rekrutmen berbasis finansial.

"Prinsipnya rekrutmen berbasis kompetensi, bukan finansial, nepotisme. Untuk pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan standar yang jelas untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem dalam sistem kepartaian kita," kata Capres Jokowi dalam Debat Capres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Dengan menyederhanakan sistem dan transparansi tersebut, Jokowi berharap bisa memangkas politik uang, suap, dan korupsi dan mendapatkan pejabat publik yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik.

"Bupati, wali kota, gubernur, kita dapatkan putra-putri terbaik dengan cara rekrutmen yang transparan akuntabel," ujarnya.

Soal rekrutmen terbuka dan transparan ini, Jokowi mencontohkan saat anaknya Kahiyang Ayu tidak lolos saat mengikuti tes CPNS. "Contoh rekrutmen PNS kita, terbuka, transparan, anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mendesak ada langkah konkret, praktis dan segera untuk mengatasi maraknya politik berbiaya tinggi yang menimbulkan perilaku korupsi.

"Sebagai contoh, gubernur gajinya Rp 8 juta. Dia mengelola provinsi misal Jawa Tengah yang wilayahnya lebih besar dari Malaysia. Saya kira pemerintah harus berani melakukan terobosan. Kita potong semua kebutuhan kampanye. Televisi adalah milik rakyat, kita tidak boleh terlalu banyak bayar untuk tampil," ujarnya.

Mendengar desakan dari Prabowo, Jokowi kembali pada argumennya untuk mengurangi politik berbiaya tinggi adalah rekrutmen yang berbasis kompetensi. Dia mencontohkan saat menjadi cagub DKI Jakarta.

"Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali, pak prabowo tahu mengenai itu. Ketua-ketua partai tahu itu. Memang ini membutuhkan proses panjang," pungkas Jokowi.