Polemik Status WNA Bupati Terpilih Sabu Raijua Berlanjut ke KemenkumHAM

Senin, 22 Februari 2021 23:31 Reporter : Henny Rachma Sari
Polemik Status WNA Bupati Terpilih Sabu Raijua Berlanjut ke KemenkumHAM Tim kuasa hukum pasangan calon bupati Sabu Raijua nomor urut 1 mendatangi Kemenkumham. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore terus bergulir. Teranyar, politikus PDIP itu dilaporkan ke KemenkumHAM

Kasus kewarganegaraan asing dari bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Tim kuasa hukum pasangan calon bupati Sabu Raijua nomor urut 1, Yohanis mengatakan pihaknya juga mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pemilu terkait polemik kewarganegaraan bupati terpilih itu.

"Kami ke sini ke Kementerian hukum dan HAM buat merespons terkait status terkini calon bupati kewarganegaraan asing Sabu Raijua," kata Yohanis di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Senin (22/2).

Yohanis menyebutkan tujuannya juga untuk meminta kepastian kepada pihak berwenang yaitu KemenkumHAM terkait persoalan tersebut.

Kemudian, dia sudah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan mendapat respons dari pihak terkait, namun dirinya tetap mempertanyakan serta mencari kepastian soal dugaan pelanggaran berat adanya dua kewarganegaraan itu.

"Pada hari ini juga mencari kepastian warga negara yang bersangkutan, masih lebih jelas warga negara Amerika kenapa bisa jadi calon atau jadi peserta Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Kami di sini minta status kepastian hukum atas dasar kewarganegaraan," katanya

Yohanis menyebutkan pihaknya mengirim surat resmi ke Kemenkumham, sebab merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan kepastian hukum terkait permasalahan kewarganegaraan itu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan penundaan pelantikan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, karena terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Rabu 3 Februari 2021, yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan Orient. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini