PKS: Semakin Lama Berkuasa, Nafsu Berkorupsi akan Lebih Besar
Merdeka.com - Politikus PKS Nasir Djamil menegaskan pihaknya menolak jika ada wacana terkait periodesasi tiga periode presiden. Sebab menurut dia, wacana tersebut berpotensi menjadi pemerintahan yang korup.
"Semakin lama berkuasa makin maka potensi keinginan nafsu berkorupsi itu akan lebih besar," kata Nasir dalam diskusi 'Indonesia Menuju Negara Otoriter Satu Partai', Minggu (14/3).
Dia menyebut wacana perlu dibatasi agar tidak terjadi korupsi di Indonesia. "Ini tentu dalam pandangan saya akan membahayakan dan cenderung membawa Indonesia membawa negara otoriter," ungkapnya.
"Walaupun memang otoriter saat ini tidak seperti otoriter di masa orde baru, kalau otoriter rezim saat ini pelan tapi pasti," tambahnya.
Sebelumnya, mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menduga muncul skenario membuat aturan hukum agar jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Hal tersebut dinilai Amien sangat berbahaya.
"Tentu hal ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik oponi yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," kata Amien dalam akun Youtubenya, Minggu (14/3).
Dia membeberkan langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menggelar sidang istimewa MPR untuk mengubah beberapa pasal. Setelah itu akan ditawarkan pasal baru soal seseorang bisa dipilih mejadi presiden untuk periode ketiga.
"Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali," ungkapnya.
"Kalau ini betul-betul keinginan mereka maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan inalilihi wainilailahirojiun," tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan ada pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden ditambah jadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Hal tersebut membuat dirinya tertampar.
"Kalau ada yang usulkan itu ada 3, menurut saya satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi saat makan siang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Dia menegaskan, MPR tidak usah mengamandemen UUD 1945. Sebab saat ini hal tersebut bukan hanya terkait haluan negara. Tetapi malah melebar jadi jabatan presiden 3 periode dan pilih MPR.
"Jadi lebih baik enggak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," ungkap Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMotif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaDari hasil rekapitulasi jumlah kendaraan pada arus mudik dari Merak ke Bakauheni yang didata Polda Banten sebanyak 259.216 kendaraan bermotor.
Baca Selengkapnya