Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai tak ada masalah dengan aksi 'Tamasya Al Maidah' yang akan dilakukan sejumlah ormas keagamaan saat hari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta. Nasir mengaku heran dengan imbauan kepolisian yang meminta warga daerah tidak datang ke Jakarta.

"Tidak boleh ada larangan, selama warga itu membawa aturan," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Dia meyakini aksi tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan hukum atau membuat kericuhan. Selanjutnya, kata Nasir, polisi hanya perlu mengawasi pergerakan warga daerah yang datang ke Jakarta.

"Seharusnya jika ada warga datang ke Jakarta itu diawasi saja itu berlaku untuk semuanya ada keberlakuan yang sama jangan tidak seimbang. Jangan yang disampaikan Polri hanya kepada pendukung paslon nomor tiga sedangkan nomor 2 dibiarkan saja," terangnya.

"Saya curiga, tentukan saya pikir semua tim baik di kubu paslon 2 atau 3 patuhi aturan tetap dalam koridor. Saya pikir tidak masalah kalau tidak buat rusuh, apalagi kalau melanggar aturan-aturan baik diatur KPU-Bawaslu maupun yang lebih tinggi lagi," sambung Fahri.

Warga dari luar Jakarta disarankan melapor sebelum datang membantu mengawal TPS-TPS saat Pilgub DKI Jakarta.

"Indonesia kan milik semua warga negara, kalau kita lihat hampir di setiap daerah harus melapor, mekanisme itu harus dilakukan," tegas Nasir.

Politikus PKS ini mengimbau semua pasangan calon untuk menjaga kondusifitas selama tahap pencoblosan di Pilgub DKI Jakarta berlangsung. Polisi diminta tak tebang pilih dalam menindak tegas oknum yang membuat kegaduhan di Pilgub DKI Jakarta.

"Kita tahu pilkada ini panas, sehingga ada pihak-pihak bawa 'bensin' untuk bakar DKI. Tentu saja jangan asal tebak, harus selektif dan masing-masing paslon harus bagaimana suasana berjalan kondusif. Di satu sisi kita paham di sisi lain jangan asal tebang saja," tutupnya.