PKS minta KPU dan Bawaslu yang putuskan penghentian kampanye di Sulteng
Merdeka.com - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kampanye Pilpres 2019 tidak perlu dihentikan. Hal itu, menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan kampanye pilpres di Sulawesi Tengah (Sulteng) dihentikan sementara.
"Kalau menurut saya sih persoalannya bukan pada menghentikan kampanye, kalau kampanye berhenti terus enggak diapa-apain juga ngapain," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
Menurutnya jika ingin menjaga perasaan masyarakat yang terdampak bencana sebaiknya diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, kata dia, itu adalah wewenang dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Meski begitu, Jazuli tak keberatan jika ada penghentian kampanye di Sulteng.
"Kalau itu mungkin, maksudnya demi menjaga perasaan yang kena musibah, supaya jangan merasa dieksploitasi, itu saya kira silakan KPU dan Bawaslu ya yang nangani itu ya, kan KPU penyelenggaranya," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR ini menilai, seharusnya yang tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan musibah untuk kepentingan masyarakat.
"Yang tidak boleh itu menggunakan musibah yang ada di situ untuk kepentingan salah satu calon padahal bantuannya dari negara itu yang enggak boleh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan kegiatan kampanye partai politik dihentikan sejenak. Saran tersebut khusus untuk lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan," kata SBY dalam keterangan resminya, Minggu (30/9).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep Nyoblos Pilpres 2024 di DKI: Saya Orang Jakarta
Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, pencoblosan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKapan Pemenang Pilpres 2024 Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden?
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaKampanye Akbar Pemilu 2024 Dimulai 21 Januari-10 Februari, Begini Aturan Mainnya
KPU bersama perwakilan tim pasangan capres-cawapres dan perwakilan partai politik sedang membahas soal zona kampanye.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca Selengkapnya