Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKPI: Pengangkatan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar tidak langgar UU

PKPI: Pengangkatan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar tidak langgar UU Komjen Iriawan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung keputusan pemerintah yang mengangkat Komjen Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ketua Umum PKPI, Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pengangkatan Iriawan sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

"Menurut saya secara UU enggak ada yang dilanggar," katanya usai menggelar Halal Bi Halal di Menara Kuningan, Jl Rasuna Said Kav 5, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/6).

Diaz menyebut, Iriawan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jabar bukan karena profesi di kepolisian melainkan karena jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Saat ini, Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama di Lemhanas.

"Jadi karena itunya beliau menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya," jelasnya.

Putra Hendro Hendropriyono ini menambahkan, sebetulnya pengangkatan perwira tinggi Polri jadi Pj Gubernur bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah pernah terjadi hal serupa, misalnya pengangkatan Irjen Carlos Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun 2017.

"Artinya preseden sebelumnya ada di Jatim, Sulsel tahun 2008 ada, 2016 ada. Jadi sudah ada preseden dan tidak ada UU yang dilanggar," ujarnya.

Mengenai rencana penggunaan hak angket di DPR untuk menyelesaikan polemik pengangkatan Iriawan, Diaz tidak setuju. "Saya rasa enggak perlu. Kalau dalam demokrasi ya tidak apa-apa, sah sah saja tapi kita enggak bakal mendukung angket untuk itu," tegasnya.

Komjen Polisi M Iriawan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Pj Gubernur Jabar pada Senin (18/6). Pelantikan dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pukul 10.00 WIB.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN

Sejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN

Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya