PKB Tolak Penambahan Kursi Pimpinan MPR Demi Akomodasi Semua Parpol Koalisi

Sekretaris Kabinet dan politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo akan dalam satu paket pimpinan MPR. Kata dia, lima partai koalisi bisa masuk dalam satu paket dengan cara mengubah undang-undang agar menambah kursi wakil ketua. Diketahui, paket pimpinan MPR terdiri dari empat fraksi partai politik dan satu fraksi DPD.

Menanggapi wacana itu, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding tidak sepakat kursi pimpinan MPR ditambah. Apabila niatnya hanya untuk mengakomodasi semua partai koalisi agar masuk dalam satu paket.

"Kalau tujuannya untuk mengakomodasi seluruh koalisi saya kira tidak tepat ya kalau alasannya itu dipakai untuk menambah kursi pimpinan MPR," ujar Karding kepada wartawan, Selasa (23/7).

Karding mengatakan, tahun lalu sudah ada perubahan untuk menambah satu kursi pimpinan MPR. Menurutnya, jika untuk bagi-bagi jabatan, banyak instrumen yang dapat dibagi. Seperti alat kelengkapan dewan di DPR dan MPR.

"Kalau kebutuhannya untuk koalisi kan di MPR dan DPR ini banyak sebenarnya hal yang bisa menjadi instrumen sharing politik, jadi ada alat kelengkapan, di DPR maupun di MPR," ujar Karding.

Dia menilai, koalisi menyepakati hal demikian bersama-sama. Sehingga tercapai kesepakatan untuk satu paket Koalisi Indonesia Kerja dalam pimpinan MPR.

"Ini bisa menjadi bagian dari sharing alat politik kalau itu bisa dibicarakan bersama, oleh koalisi dalam hal ini tentu jika koalisi itu sepakat ingin satu paket Koalisi Indonesia Kerja," ujarnya.

Sementara, kemungkinan partai oposisi masuk dalam paket, Karding menegaskan perlu pembahasan bersama anggota koalisi.

"Tetapi kalau ada masuk partai lain maka harus dibicarakan bersama. Tentu harus sesuai dengan kesepakatan mereka," ucapnya.

Sebelumnya, Pramono mengatakan paket pimpinan MPR diisi hanya partai Koalisi Indonesia Kerja. Lima partai KIK yang lolos ke parlemen adalah PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP. Sementara bakal ada satu partai yang tidak mendapatkan kursi pimpinan. Sebab dalam paket MPR berisi empat fraksi partai politik dan satu fraksi DPD. Pramono membuka wacana supaya kursi pimpinan ditambah.

"Nanti kan bisa. Seperti sekarang kan wakil ketua MPRnya komposisinya bisa ditambah," ujar Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/7).