Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merampungkan komposisi menteri kabinet periode 2019-2024. Namun, PKB mengaku hingga kini belum diajak bicara oleh Jokowi.

Wasekjen DPP PKB Lukmanul Khakim merasa, hingga kini partainya belum diajak bicara presiden. "Terus terang untuk posisi menteri sampai hari ini belum dibicarakan jadi kami belum bisa kasih tahu. Karena memang pembicaraannya juga belum tuntas. Mudah-mudahan setelah Muktamar sudah mulai jelas," kata Lukmanul di Denpasar, Bali, Minggu (18/8).

"Harapannya, iya kepingin banyak atau minimal tetap, tapi kita tidak tahu, kita hormati saja apa kata Presiden (Jokowi)," sambungnya.

Sementara untuk jumlah menteri berapa yang diinginkan PKB, Hakim juga belum bisa menjelaskan. Sebab, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum menceritakan.

"Belum juga, terus terang sampai hari ini, Cak Imin juga belum cerita, berbicara terkait dengan posisi menteri baik orangnya siapa, semuanya belum jelas, masih menunggu keputusan karena itu hak prerogatif Presiden (Jokowi)," imbuhnya.

Terkait isu PKB yang meminta jatah 10 Menteri. Hakim mengatakan, bahwa PKB tidak pernah meminta 10 Menteri.

"Sebenarnya bukan minta 10 menteri. Jadi tidak ada kalimat PKB meminta 10 Menteri, tidak ada. Yang ada mengusulkan nama-nama. Jadi kalau usulan berapa saja boleh tapi nanti yang menyeleksi tetap Bapak Presiden, kami tetap menghormati apapun yang dipilih bapak presiden," ungkapnya.

"Iya kalau yang kami dengar memang ada banyak nama yang diseleksi (PKB) kita tidak bisa sebut berapanya," tambah Hakim.

Saat ditanya soal pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP yang meminta jatah menteri lebih banyak dari partai lainnya. Hakim menjelaskan, bahwa hal tersebut sangat wajar.

"Tentu kami menghormati apa yang disampaikan Ibu Mega, beliau berhak menyampaikan keinginan-keinginannya karena memang Ibu Mega ini tahu positioning, karena PDIP suaranya terbanyak apalagi punya Ketua DPR," ujarnya.

"Jadi tentu saja kita hormati pilih-pilihan yang disampaikan oleh Ibu Mega. PKB dalam posisi menghormati apapun nanti yang menjadi keputusan atau kebijakan dari Bapak Presiden," ujar Hakim.