Pimpinan DPR tegaskan proyek gedung baru diputus bersama pemerintah

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan merasa terganggu dengan berbagai pihak yang masih mempermasalahkan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Menurutnya anggaran yang tercantum adalah kesepakatan antara pemerintah dan juga DPR.

"Sekarang begini, dulu saya bilang. Jangan DPR dijadikan sasaran tembak terus. Jangan DPR yang digebukin terus. APBN itu keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR. Kalau pemerintah enggak setuju silakan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4).

"Tapi jangan seolah-olah DPR ngotot. Karena bangunan gedung DPR bukan milik anggota-anggota DPR. Ini milik aset negara," sambungnya.

Taufik menduga ada politisasi terkait mandeknya rencana pembangun gedung baru DPR. Sebab, hingga kini pemerintah tak kunjung menurunkan anggaran pembangunan gedung tersebut. Padahal, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, gedung DPR sudah tidak memadai lagi.

"Ya jelas. Selama ini yang digebuki DPR terus. Yang dicaci maki DPR terus. Padahal kita juga akhirnya kalau nanti menimbulkan skeptis bangunnya tidak terawat nanti kalau saya bilang perlu nanti dikira ngotot," ungkapnya.

"Makanya kita serahkan saja pada pemerintah. Secara audit bangunan sudah dilakukan PUPR. Ini yang perlu dicari. Jangan sampai aspek keselamatan tidak diperhatikan," ucapnya.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7.721.175.861.000 untuk tahun anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (10/4).

Ketua BURT DPR Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024.