Pimpinan DPR sebut kenaikan dana kunker menyesuaikan kurs

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja dewan ke luar negeri hingga 70 persen itu baru sebatas usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. DPR mengusulkan anggaran kunker ke luar negeri itu bisa dinaikkan dari Rp 201,7 miliar di 2017 menjadi Rp 343,676 miliar.

Taufik menuturkan, pertimbangan dari usulan kenaikan anggaran kunker tersebut yakni menyesuaikan dengan kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertimbangan lainnya adalah wacana peningkatan kinerja dan diplomasi antar parlemen.

"Ada beberapa asumsi yang membuat itu meningkat karena menyesuaikan dengan kurs daripada dolar. Ini perlu disesuaikan," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Lagipula, usulan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri ini masih dalam pengkajian dari Badan Anggaran dan Komisi XI pekan depan. Banggar akan mengkaji usulan ini dari segi optimalisasi, efektivitas dan target penggunaan anggaran tersebut.

"Ini sebetulnya di dalam pendalaman, di dalam kajian-kajian itu yang lebih utama dalam pengkritisan anggaran, optimalisasi anggaran maupun tepat gunanya anggaran," tambahnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini meminta rencana kenaikan ini tidak perlu diperdebatkan terlebih dulu. "Dan dinamisasi di dalam BURT tentunya masih lebih bisa ditanyakan pada pimpinan BURT. Tapi konteks secara keseluruhan, secara glondongan, secara makro, tentunya ini masih dalam bentuk draf," tandasnya.

Meski mengalami kenaikan, Taufik memastikan tidak ada perubahan jatah kunjungan kerja dewan ke luar negeri. Tiap anggota akan mendapatkan jatah kunker ke luar negeri dua kali dalam satu tahun.

"Kalau intensitas kunker tidak ada perubahan, artinya sepanjang yang ada di tatib itu kaitan dengan kaidah dan menyesuaikan program target prolegnas. Tapi dengan penyesuaian dari target prolegnas yang diarahkan kepada aspek kualitas UU bukan pada kuantitas UU," pungkasnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menampik adanya kenaikan anggara kunjungan kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Tak tanggung, kenaikan anggaran kunker ke luar negeri itu mencapai Rp 343,5 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

Total anggaran kunker itu dibagi menjadi dua, yakni untuk perjalanan dinas luar negeri Rp 246,6 miliar dan program penguatan kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama internasional sebesar Rp 96,9 miliar.

"Kenaikan itu 1. Sempet moratorium ke LN, 2. Perubahan kurs. 3. Harga tiket naik. Enggak mungkin kita curi uang itu, era terbuka. Siapa yang curi uang negara dipenjara," jelasnya.

Lebih lanjut, Anton memastikan moratorium kunker ke Dewan ke luar negeri telah dicabut di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto. Lagipula, menurutnya, tiap lembaga negara pasti memiliki kegiatan kunker ke luar negeri.

DPR di era kepemimpinan Ade Komaruddin memang sempat memoratorium kunjungan kerja dewan ke luar negeri. Alasannya adalah demi penghematan uang negara. Anggaran kunker ke luar negeri yang semula Rp 360 miliar dipangkas menjadi Rp 139 miliar.