Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Muhammad Hafidz. MK memutuskan melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019 mendatang.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta KPU RI agar teliti dalam menelusuri latar belakang calon anggota DPD RI ini. Jika ada pengurus parpol yang ditemukan dalam daftar calon anggota DPD, mereka harus disurati dan diberi pilihan.

Hal ini disampaikan peneliti Perludem Fadli Ramadanil dalam diskusi bertema 'Momentum Pencalonan Anggota Legislatif: Hadirkan Calon Berintegritas' di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/7).

"Semua pengurus parpol yang sekarang sedang berproses menjadi calon anggota DPD mesti mundur atau ada dua pilihan; tetap menjadi calon DPD tapi mundur sebagai pengurus parpol atau memilih tetap menjadi pengurus parpol tapi mengundurkan diri menjadi calon DPD," jelasnya.

Pilihan itu harus diambil dan KPU, kata Fadli, harus menerangkan dan memberi detail bagaimana mekanisme dan prosedur yang baru ini berjalan baik. KPU harus memberi tenggat waktu kapan calon DPD harus mengundurkan diri sebagai pengurus parpol jika memilih tetap sebagai calon DPD.

"Kapan waktunya harus mundur dan bagaimana mekanismenya harus detail," ujarnya.

Dengan keluarnya putusan MK, maka KPU telah memiliki instrumen bagaimana menyikapi hal ini. KPU harus segera menelusuri calon anggota DPD yang berlatar belakang pengurus parpol.

"Jika ditemukan, harus disurati dan diminta mengundurkan diri. Kalau enggak mau mundur harus dicoret dari pencalonan DPD," jelasnya.

"Inilah hal paling penting dalam tahapan pencalonan dan ini proses awal Pemilu dimana penting memikirkan dan mengedepankan kepentingan publik daripada memikirkan kepentingan taktis partai politik," jelas dia.