Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perang badar ala Amien Rais nihil di Pilpres, yang ada perang bandar

Perang badar ala Amien Rais nihil di Pilpres, yang ada perang bandar Sidang lanjutan MKD terkait Setnov. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Saat berlangsungnya kampanye pemilihan presiden (Pilpres) lalu, mantan Ketua MPR Amien Rais pernah gembar-gembor menyebut pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo sebagai Perang Badar. Ternyata, hingga Pilpres selesai tak pernah terjadi, yang ada justru perang bandar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti melihat perang bandar atau pembagian saham antara pengusaha dan pejabat itu hal yang lumrah di dunia politik. Termasuk kasus 'papa minta saham' yang membelit Ketua DPR Setya Novanto.

"Pembagian saham seperti itu adalah hal yang lumrah dan sudah wajar. Di mana seorang pengusaha memberikan saham entah itu dalam bentuk uang, barang, jabatan yang entah untuk digunakan para pejabat. Ya contohnya seperti kasus 'Papa minta saham' itu," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (4/12).

Menurutnya pembagian saham oleh pengusaha untuk pejabat itu tidak jauh dari ekonomi dan politik. "Ya enggak jauh dari ekonomi dan politik, di mana semua pengusaha dan pejabat pasti hubungannya untuk kepentingan ekonomi dan politik, bukan kepentingan kelompok tapi kepentingan masing-masing," tuturnya.

Dia juga menjelaskan kasus 'papa minta saham' ini menjadi pelajar untuk semua rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat dengan baik dan tidak salah memilih. Apalagi jika hasil dari sidang MKD Setnov terbukti meminta saham, Ketua DPR tersebut harus mundur dan tidak layak untuk menjadi pemimpin.

"Jika memang hasil dari sidang MKD Setnov itu terbukti seperti itu, ya dia harus turun," ungkapnya.

Kemudian, Pengamat dari Universitas Gajah Mada, Arie Sujito juga berpendapat bahwa kasus perang bandar tersebut tidak hanya diusut oleh pihak MKD tetapi pihak kejaksaan dan KPK juga harus mengusutnya.

"Intinya semua pihak harus bertindak, bukan hanya MKD yang mengusut hal tersebut pihak Kejaksaan dan pihak KPK juga harus mengusut. Harus tegas mau dibawa kemana kasus ini," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Jumat,(4/12).

Ini adalah kutipan rekaman pembagian jatah juragan minyak Rizal Chalid dengan Setya Novanto:

MR: Padahal duit kalau kita bagi dua pak, hepi Pak. 250 M ke Jokowi JK, 250 M ke Prabowo Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu

MR: Memperjuangkan dia itu capek sob. Segala macam cara, Pak Hendro ngomong sama Megawati waktu di Kebagusan. Belum saatnya. Dikira sekaligus. Belum Pak. Saya itu baik, saya kasihan sama Pak Jokowi, saya akan bantu Pak Jokowi ke Hatta sebagai cawapres. Pak Jokowi sama Hatta mungkin Pak, tapi Meganya gak mau. Saya sama Hatta itu sahabat.

MS: Jokowinya mau, Pak?

MR: Jokowinya mau banget sama Hatta.

SN: Tahu tahu pisah, pusing sudah terlanjur ke Pak Hatta

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu

Konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Gugat Hasil Pilpres 2024, Timnas AMIN Harap Hakim MK Jernih Lihat Bukti Dibawa saat Sidang
Gugat Hasil Pilpres 2024, Timnas AMIN Harap Hakim MK Jernih Lihat Bukti Dibawa saat Sidang

Timnas AMIN menilai gugatan sengketa Pilpres 2024 bentuk ikhiatiar mewujudkan keadilan dan menjalankan amanah 40 juta pemilih Anies-Muhaimin.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024
Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Masyarakat Kaltim Berhasil Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Datangi PKS: Laporkan Amanat Pilpres Sudah Dijalankan Sampai Akhir
Anies-Cak Imin Datangi PKS: Laporkan Amanat Pilpres Sudah Dijalankan Sampai Akhir

Cak Imin sampai dan disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.

Baca Selengkapnya