Pengawasan Pilgub, Bawaslu Banten ajukan dana Rp 125 miliar
Merdeka.com - Untuk keperluan pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mengusulkan anggaran Rp 125 miliar kepada DPRD Banten pada APBD Banten tahun 2016.
"Usulannya sudah masuk ke kita kemarin sebesar Rp125 miliar untuk pengawasan Pilgub nanti," kata ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kamis (1/10).
Menurut Asep, usulan Bawaslu tersebut akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten untuk dibahas terlebih dahulu sebelum masuk pada usulan Raperda APBD 2016 nanti.
"Kita serahkan kepada TAPD untuk mengkajinya terlebih dahulu, KPU Banten juga sama sudah mengusulkan anggaran Pilgub kepada kita," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Ketua Badan Anggaran DPRD Banten Tri Satria Santosa mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar usulan yang disampaikan sudah dalam bentuk poin per poin kegiatan, sehingga pihaknya mudah mempelajarinya.
"Usulannya biar cepat kita setujui sebaiknya poin perpoin kegiatan, sehingga kita mudah mempelajari dan memahaminya," katanya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua TKS Prabowo-Gibran ajak seluruh lapisan masyarakat untuk ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca Selengkapnya