Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pendiri Hanura: Pakta Integritas OSO-Wiranto Bukan Keputusan Munaslub

Pendiri Hanura: Pakta Integritas OSO-Wiranto Bukan Keputusan Munaslub Yus Usman Sumanegara. ©2019 Merdeka.com/genantan

Merdeka.com - Mantan Ketum Hanura Wiranto menyebut penunjukkan Oesman Sapta Odang (OSO) jadi ketum adalah rekayasa. Pendiri Partai Hanura pendukung OSO, Yus Usman Sumanegara menyebut, Wiranto yang memaksa OSO menjadi ketum.

"Pak OSO itu sebetulnya waktu itu tidak bersedia untuk jadi ketum partai Hanura. Tapi karena didesak, dipaksa oleh Pak Wiranto dan kemudian Pak Wiranto barangkali mengkondisikan sehingga terpilihlah Pak OSO secara aklamasi," kata Yus Usman, di City Tower, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Wiranto sebelumnya juga menyinggung Pakta Integritas yang ditandatangani OSO. Isi poinnya OSO akan mundur dari ketum pada tahun 2019 dan mundur dari partai jika tidak bisa menaikkan suara Hanura di Pemilu. Yus Usman menegaskan, Pakta Integritas tidak pernah dibahas pada Munaslub di Bambu Apus tahun 2016.

"Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah sidang luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub. Jadi kita enggak tahu. Tahu-tahu baru belakangan ini. Sepanjang berjalan 2-3 tahun ini tidak pernah. Dan itu bukan keputusan Munaslub," terang dia.

Yus Usman juga merespons tudingan gerbong Wiranto, Chairuddin Ismail yang menyebut OSO menyingkirkan orang lama dan mengganti gerbong yang dibawa.

Dia menegaskan, Chaeruddin Ismail bukan pengurus Dewan kehormatan partai yang legal. Sebab, Ketua Dewan kehormatan partai Hanura yang legal dipimpin Marwan Paris Mayor Jenderal (Purn) Polisi.

"Jadi pak Pak Chairuddin enggak tahu dewan kehormatan yang mana, karena di dalam struktur dewan kehormatan partai yang di bawah pimpinan Pak OSO tidak ada nama Pak Chairuddin," ujar Yus Usman.

Diketahui, pendukung Wiranto menyatakan akan menggelar Munaslub Hanura di luar kepengurusan OSO. Chairuddin Ismail, Ketua Dewan Kehormatan Hanura periode sebelumnya, menyatakan Hanura kepengurusan OSO abal-abal.

Dia menilai, Munas Hanura 2019 tidak sah karena tidak semua pengurus daerah diundang. OSO dituding menyingkirkan orang lama dengan mengganti gerbong yang dia bawa.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani OSO saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016. Dengan pakta integritas itu, Wiranto menilai sepatutnya OSO mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Hanura.

Wiranto menceritakan, Munaslub 2016 digelar karena dirinya harus mundur dari partai lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Wiranto merekayasa Munaslub agar OSO terpilih sebagai ketua umum.

"Saya merekayasa aklamasi dengan terpilih OSO," kata Wiranto.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hadir di Acara Polda Bengkulu, Penampilan Wiranto Bikin Syok Ternyata Sekarang Tugasnya Publikasi ke Medsos
Hadir di Acara Polda Bengkulu, Penampilan Wiranto Bikin Syok Ternyata Sekarang Tugasnya Publikasi ke Medsos

Wiranto kini bertugas mengelola akun sosial media Korem Bengkulu. Tujuannya, memberitahu seluruh kegiatan yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.

Baca Selengkapnya
Gerindra Jawab Isu Prabowo Bakal Tambah Kementerian jadi 40: Makin Banyak Semakin Bagus
Gerindra Jawab Isu Prabowo Bakal Tambah Kementerian jadi 40: Makin Banyak Semakin Bagus

Habiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia
Suara Penghayat Kepercayaan dalam Pusaran Politik Indonesia

Mereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.

Baca Selengkapnya
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo

Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
OKP Lintas Iman Ingatkan Elite Politik Sampaikan Narasi Sejuk Jelang Putusan MK
OKP Lintas Iman Ingatkan Elite Politik Sampaikan Narasi Sejuk Jelang Putusan MK

Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.

Baca Selengkapnya
Dorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi
Dorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.

Baca Selengkapnya
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya