Pemerintah harap DPR tak tolak Perppu Ormas
Merdeka.com - Pemerintah berharap, DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi UU. Pemerintah telah mengajukan naskah Perppu untuk dibahas menjadi UU.
"Pemerintah kan sudah mengajukan jadinya tinggal bagaimana DPR. Harapannya DPR mendukung tentu saja," kata Mensesneg, Pratikno, Jumat (8/9) ditemui di Hotel Sultan, Jakarta.
Urgensi pentingnya Perppu menjadi UU juga kerap disampaikan Presiden Joko Widodo. Tanggapan masyarakat juga menurutnya positif sehingga tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak.
"Nggak usahlah ditolak, masa ditolak? Kan urgensinya sudah jelas disampaikan. Presiden juga sudah berkali-kali menyampaikan urgensinya tentang Perppu itu," pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan, akan mengundang berbagai pihak baik ormas, LSM, pakar hukum, tokoh masyarakat dan lainnya untuk ikut memberi masukan dalam pembahasan Perppu tersebut. Sejauh ini pihaknya belum membahas materi atau substansi pokok dalam Perppu.
"Kami belum bicara soal materinya karena itu nanti akan disampaikan langsung oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaVIDEO: Terungkap, Pembicaraan Presiden Jokowi Ke Petugas KPPS Detik-Detik Jelang Pencoblosan
Petugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPenampakan TPS 10 Tempat Presiden Jokowi Nyoblos, Sudah Dijaga Ketat Paspampres
Sudah ada pengamanan dari Paspampres dan tenda telah didirikan
Baca Selengkapnya