PDIP tuding 10,4 juta DPT bermasalah skenario partai penguasa

Merdeka.com - Setelah menuai pro dan kontra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. Padahal, masih ada sebanyak 10,4 juta pemilih bermasalah yang ada dalam DPT tersebut.

PDIP tak setuju dengan penetapan DPT yang memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah tersebut. Bahkan KPU dinilai telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012.

"Penetapan DPT melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga DPP PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah politik apa yang akan diambil," jelas Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi mingguan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).

Hasto juga menuding ada skenario khusus yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk bisa kembali memenangkan pemilu lewat data kependudukan yang bermasalah. Dengan skenario itu, Hasto tak tinggal diam, saat ini ia mengaku sedang menyiapkan beberapa skenario untuk menjabarkan kecurangan yang hendak dilakukan rezim penguasa lewat DPT bermasalah.

"Masih ada upaya politik untuk mencoba skenario bertahan dari rezim berkuasa salah satunya melalui DPT yang ditetapkan nyatanya ada 10,4 juta pemilih bermasalah. UU Nomor 8 tahun 2012 itu sarat mutlak 1 Suro meleburkan ahli IT besok akan kami presentasikan bagaimana adanya duplikasi NIK," ujar dia.

Selain itu, Hasto juga mencurigai adanya kerja sama antara Lemsaneg dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kerja sama ini juga dinilai sebagai bentuk pertahanan agar partai penguasa meraih suara setidaknya 13 persen dalam pemilu tahun depan.

"Implikasi suara capai 10 sampai 13 persen suara diperoleh dari manipulasi DPT dan Lemsaneg itu bisa capai 10-13 persen hampir mendekati gabungan (partai politik) PDIP kurang dikitlah (periode lalu)," terangnya.

Skenario ini harus dijegal, kata Hasto. Sebab, hal ini dapat melukai proses Demokrasi yang sudah berjalan selama ini.

"Sehingga sangat bahayakan demokrasi ke depan, apalagi Pemilu 2014 tanpa incumbent suatu resiko politik sangat besar. Seharusnya tidak ada pihak yang ditolerir, sehingga ini bahaya demokrasi," pungkasnya.