PDIP sindir Demokrat: Berkoalisi jangan buat syarat awal kalkulatif-transaksional
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan adanya halangan bagi Demokrat untuk bergabung pada koalisi pemerintah. Hal itu dia ungkapkan seusai Demokrat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,di Mega Kuningan, Jakarta Selatan (25/7).
Menganggapi ucapan tersebut, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Hendrawan Supratikno mengatakan permasalahan itu bukan dari internal partainya. Melainkan dari internal Demokrat sendiri.
"Ketika dia menyebutkan ada hambatan dan kendala, itu mestinya teman-teman media menanyakan kendala ekternal atau internal. Menurut penilaian kami lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7).
Hendrawan mengatakan ada juga psikologi politik yang dialami Demokrat. Yakni tentang kesan partai yang tidak mengusung bakal calon presiden maupun wakil presiden akan seperti dirugikan karena tidak ada barang yang dijual.
"Itu sebabnya ada psikologi politik kalau partai politik yang ukurannya sudah menengah. Kalau kecil tidak masalah, lebih lincah. Tapi kalau sudah ukurannya menengah seperti Demokrat, Gerindra kalau dia tidak mengusung calon itu, oleh mereka dipersepsikan merugikan perolehan kursi legislatif," ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini membandingkan Pemilu 2019 dengan Pemilu beberapa tahun lalu. Karena pemilu presiden dan legislatifnya dilaksanakan bersamaan.
"Ini konsekuensi. Kalau dulu lain, hancur hancuran tarung di Pileg baru kursi yang kita peroleh menentukan siapa capres yang kita Usung. Kalau ini enggak ini bareng, ini kampanye bersamaan, selain mengkampanyekan partai politik dan dirinya sendiri di caleg ini juga mengkampanyekan presiden dan wakil presidennya," ucapnya.
Selain itu, Hendrawan juga beranggapan ada ekspektasi yang terlalu besar di internal Demokrat saat ingin bergabung di koalisi Jokowi. Padahal, tambah dia, dalam berkoalisi tidak boleh langsung mengedepankan transaksional.
"Bisa jadi ekspektasi Partai Demokrat kelewat besar sebagai sedimen atau sindrom sebagai partai terbesar di masa lalu. Berkoalisi harusnya mengedepankan komitmen, jangan membuat syarat-syarat awal kalkulatif-transaksional," tandasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca Selengkapnya