PDIP sedih Sutarman tak bela Komjen Budi disebut berekening gendut
Merdeka.com - Politikus PDIP yang juga anggota Komisi III, Trimedya Panjaitan mengatakan, penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK terkait rekening gendut merupakan badai di tubuh Polri. Politikus PDIP itu menambahkan, sejak penetapan tersebut, dirinya mendapat puluhan SMS dari pamen dari seluruh Indonesia yang menyayangkan langkah Polri yang dianggap tidak berbuat apa-apa.
"Sejak Budi Gunawan jadi tersangka tidak ada komentar dari Pak Sutarman. Trunojoyo senyap," kata Trimedya di Forum Aktual, Minggu (18/1).
Perlakuan ini berbeda ketika KPK menangani kasus mantan Korlantas Irjen Djoko Susilo yang tersandung kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM. Saat itu Mabes Polri membela mati-matian jenderal bintang dua tersebut.
"Perlakuan ini beda dengan kasus Pak Djoko Susilo. Padahal Djoko Susilo bintang dua ini bintang tiga. Saya menerima SMS dari pamen yang menyayangkan peristiwa ini. Ini lebih besar dari Djoko Susilo. Saat calon kapolri begini tidak ada komentar. Ini pembelajaran bagi Polri jangan sampai ada demoralisasi."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Untuk sementara tugas-tugas Kapolri akan dilaksanakan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas.
"Berhubungan Komjen Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (16/1).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaSiapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Prabowo bukanlah Jokowi.
Baca SelengkapnyaSikap Budiman Sudjatmiko yang menolak mundur dari PDIP seusai mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto dinilai sebagai perilaku pengecut.
Baca Selengkapnya