PDIP Incar Ketua Komisi VIII, IX dan X DPR
Merdeka.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menggelar rapat untuk membahas alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi. Anggota Fraksi Puan Maharani berharap PDIP bisa mendapatkan komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan yakni komisi VIII, IX, X.
"Yang saya usulkan yaitu komisi yang sesuai dengan PDIP, berdekatan dengan rakyat. Kemudian kalau saya minta usul, karena saya dulu Menko PMK yang selalu berhubungan dengan bidang kerakyatan, mensos-mensos, ya kemungkinan itu ada (Komisi) VIII, IX, X, pendidikan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/10/2019).
Puan menyebut terkait formasi pimpinan AKD, PDIP tetap ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau di PDIP secara posisi tentu saja itu kewenangan Ketua DPP partai dan ketua umum. Jadi siapa yang ditunjuk, punya tanggung jawab seperti apa, yang pasti tanggung jawab dan kewajibannya itu adalah untuk bisa bermanfaat demi kepentingan rakyat ke depan," katanya.
PDIP sendiri akan mendapatkan 4 kursi pimpinan AKD, termasuk komisi, dan 14 wakil ketua.
"Kan setiap partai sesuai perolehan jumlah kursi saat pemilu mendapatkan ketua dan wakil ketua," ia menandaskan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBergabungnya PDI Perjuangan dengan KIM, menyusul adanya rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaLalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih setelah putusan MK berada di tangan Ketua Umum Megawati.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca Selengkapnya