PDIP dan Golkar tolak larangan calon kepala daerah sedarah
Merdeka.com - Dalam RUU Pilkada terdapat aturan tentang sedarah yang tak boleh menjabat sebagai kepala daerah. Namun tidak semua fraksi setuju, PDIP dan Golkar menolak mekanisme ini.
Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mengatakan, dalam aturan di RUU Pilkada, sedarah satu tingkat dilarang ikut pilkada di daerah yang sama. Misalnya, seorang anak, adik, kakak, ayah atau ibu tak boleh ikut pilkada gantikan incumbent di pilkada.
Kecuali, seseorang yang sedarah satu tingkat boleh maju di Pilkada dengan jabatan yang berbeda. Contohnya, ayahnya menjabat bupati, anaknya boleh ikut pilkada untuk posisi wakil bupati.
"Boleh untuk jabatan yang tidak sama di wilayah yang sama. Yang tidak boleh itu jabatan sama wilayah yang sama," kata Hakam di Gedung DPR, Kamis (11/9) malam.
Akan tetapi, lanjut Hakam, bagi saudara yang sedarah tidak satu tingkat boleh saja maju. Saudara yang tidak satu tingkat misalnya, cucu, ipar, keponakan atau mertua.
"Misalnya saya seorang bupati, cucu saya boleh saja maju sebagai calon bupati," imbuhnya.
Dalam pembahasannya tak semua fraksi kompak. Fraksi PDIP dan Golkar tak setuju dengan mekanisme ini.
Rencananya, pada tanggal 23 September RUU Pilkada memasuki tahap final pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri. Kemudian akan disahkan pada 25 September di paripurna.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini, partai-partai politik sedang membuka pendaftaran tokoh-tokoh yang ingin maju di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberi penugasan kepada sejumlah figur untuk mengemban tugas sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPantas mengatakan, kemungkinan partainya bakal mengumumkan nama bakal calon gubernur pada Mei 2024 mendatang
Baca Selengkapnya