Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan sambutan hangat ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat. Di Bekasi, Majalengka, hingga Sumedang kehadiran Puan selalu disambut teriakan dan doa agar menjadi presiden di 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan ingin mengaku bersyukur didoakan menjadi presiden. Tetapi Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Puan pun pasrah menunggu keputusan sang ibunda.

"Kalau ada yang ingin saya menjadi presiden, ya Alhamdulillah, tapi soal mekanisme pencalonan ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan," ujar Puan di Sumedang, dikutip dari siaran pers, Jumat (23/9).

Namun, Puan mengaku diminta Megawati untuk berkeliling ke daerah-daerah. Ia diminta membantu konsolidasi partai. Tidak hanya itu, Puan juga diminta untuk bertemu pimpinan partai politik nasional untuk membahas Pemilu 2024.

Dalam kesempatan bertemu kader PDIP, Puan menegaskan penetapan calon presiden sepenuhnya kewenangan Megawati. Tapi, Puan yakin Megawati akan memilih sosok yang sudah berkontribusi kepada partai dan tokoh berdarah PDIP.

"Jadi kita serahkan ke Ibu Megawati tentang Capres, bahwa kita akan memiliki Capres yang sudah berbuat dan berdarah untuk PDI Perjuangan, yang akan mau terus memperjuangkan ideologi Pancasila, memperjuangkan cita-cita Bung Karno," ujar Puan.

Lahir Dewan Kolonel

Di tengah semua kader menunggu keputusan Megawati, sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung pencapresan Puan.

Dewan Kolonel ini diinisiasi oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang terang-terangan mengaku mendukung Puan sebagai capres. Johan melahirkan Dewan Kolonel bersama Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, serta Agustina Wilujeng Pramestuti.

Dewan Kolonel punya pentolan yang disebut sebagai jenderal. Yang tidak lain adalah pimpinan Fraksi PDIP di parlemen, yaitu Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang 'Pacul' Wuryanto.

Tugas Dewan Kolonel adalah untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Bahkan, kelompok ini siap menjadi kendaraan tempur Puan bila Megawati telah memilih untuk mendukung putrinya sebagai calon presiden.

Menurut Trimedya, Dewan Kolonel berharap Puan menjadi calon presiden. Agar trah Soekarno tidak hilang dari partai dan bernasib seperti keluarga Cendana di Golkar.

"Kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Suharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," kata Trimedya.

Meski begitu, rupanya Megawati terlihat tidak setuju dengan pembentukan Dewan Kolonel. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, kemunculan kabar Dewan Kolonel membuat presiden kelima RI itu terkaget-kaget.

"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9).

Hasto telah mengkonfirmasi kembali kepada Utut dan Bambang. Pembentukan Dewan Kolonel diakui hanya sebuah guyonan. Apalagi Hasto menegaskant tidak dikenal struktur seperti Dewan Kolonel berdasarkan konstitusi PDIP.

"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," terangnya.

Hasto memang tidak gamblang akan memberikan teguran kepada anggota Dewan Kolonel. Namun, ia mengingatkan tugas dan fungsi Fraksi PDIP di DPR.

"Kemudian saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," tegas Hasto.