Paripurna DPR, Puan Singgung Pilkada Harus Jujur hingga Netralitas Aparat

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan mengajak DPR dan Pemerintah untuk terus mawas diri dan memperbaiki diri demi kesejahteraan rakyat.

Selain menyinggung aksi demo, Puan merefleksikan perjalanan panjang DPR RI sebagai bagian sejarah demokrasi Indonesia.

Mengawali pidatonya, Puan menyinggung peristiwa demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang berujung pada kekerasan dan korban jiwa.

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10).

Dia menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas kekurangan selama masa kepemimpinannya.

Usai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).

Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Puan menilai, pelaksanaan Pemilu adalah pesta demokrasi yang dianggap penting.

Puan berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak nanti berjalan lebih baik dan mengedepankan demokrasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung etika politik dalam Pemilihan Umum dalam sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di depan Jokowi.

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Dia menegaskan jajaran menteri tidak bekerja 'kumaha engkek' atau bagaimana nanti, sebab masyarakat menuntut pemerintah bekerja cepat.

Presiden hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara menjelang penyusunan RAPBN 2027.

Ia bercerita soal bagaimana para pendiri bangsa merasakan langsung penjajah mengambil kekayaan Indonesia untuk memperkaya negara mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.