Pansus RUU Pemilu sepakat ambang batas parlemen 4 persen

Merdeka.com - Perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tampaknya mulai mendapat titik temu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan seluruh fraksi sepakat ambang batas parlemen berada di angka 4 persen.

Kesepakatan itu diambil melalui lobi antar kapoksi di Pansus RUU Pemilu. Sebelumnya, terdapat sejumlah opsi-opsi terkait angka ambang batas parlemen yaitu 3,5, 4, 5 dan 7 persen.

"Kan ada pilihan 3,5 persen, 5 persen ada 4 persen dan ada 7 persen tapi lobi-lobi antar ketua fraksi dan lobi-lobi antar kapoksi di pansus sepertinya ketemunya di 4 persen. Jadi saya optimis tidak perlu divoting dan bisa ditetapkan di 4 persen parlementer threshold," kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Sementara terkait isu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, masih terbagi pada dua opsi. Dua kubu itu yakni fraksi-fraksi yang ingin angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Kubu yang tidak ingin ada presidential threshold diwakili tujuh fraksi.

Di sisi lain, ada kubu fraksi-fraksi yang menginginkan ambang batas parlemen sebesar 20-25 persen. Perdebatan alot lebih kepada persoalan kontitusional dan inkontitusional dari penggunaan ambang batas.

"Kalau Presidensial threshold masih ada dua kubu. Kubu yang tanpa threshold dan kubu dengan 20-25 persen. Perdebatannya soal konstitusional dan inkonstitusional," terangnya.

Isu lain terkait metode konversi suara, kata Lukman, masih mengerucut pada dua opsi dan sama kuat. Dua opsi itu dengan metode kuota hare dan sainte lague murni.

"Posisi masih fifty-fifty sehingga saya belum dapat memastikan kecenderungan fraksi-fraksi ke mana apakah ngotot di Kuota Hare. Sebenarnya Golkar dan PDIP sudah mau bernegosiasi soal ini. Artinya standingnya awal di sainte lague modifikasi, mau di lague murni. Nah tinggal ajak yang kuota hare ini mau enggak naik ke sainte lague murni," ujar Lukman.

Lukman menyebut 5 isu krusial tersisa akan diputuskan pada Kamis (8/6) mendatang. Dia menuturkan, opsi yang lebih dominan karena mendapat suara terbanyak dari fraksi-fraksi partai kemungkinan akan segera disepakati di tingkat pansus sebagai hasil musyawarah.

Sementara isu-isu yang masih berimbang akan dibawa dan diputuskan di Paripurna. "Kalau misalnya ada dominasi di pansus kita anggap itu sebuah keputusan bulat pansus. Dianggap itu hasil dari musyawarah mufakat. Tapi kalau masih imbang di pansus maka mau tidak mau dilanjutkan ke paripurna," paparnya.

Dua isu yang berimbang dan kemungkinan akan diputuskan dalam rapat paripurna yaitu metode konversi suara dan presidential threshold.

"Kalau prediksi saya yg agak berat ya dua itu presidential threshold dan metode konversi suara. Nah kalau imbang di pansus kita bawa ke paripurna," pungkas Lukman.