Hot Issue

Panas Hubungan PDIP dan Golkar

Kamis, 2 Juli 2020 09:58 Reporter : Tim Merdeka
Panas Hubungan PDIP dan Golkar Jokowi rapat dengan pimpinan parpol. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Gaduh pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berdampak pada hubungan parpol di koalisi pemerintah. PDIP merasa ditinggal sendirian dalam memuluskan wacana beleid tersebut.

Setelah RUU HIP tersebut mendapat penolakan hebat dari masyarakat, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, tak ada lagi parpol yang setuju dilanjutkan, kecuali PDIP.

Seorang sumber dari petinggi Golkar membocorkan, ada kesepakatan antara PDIP dan Golkar untuk memuluskan RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi deal itu rusak karena sikap Golkar.

"PDIP menganggap harusnya Golkar ikut membela PDIP, yang terjadi malah saling tuduh," ujar Politikus senior Golkar tersebut.

Hubungan antara PDIP dan Golkar pun dinilai sedang tidak baik. Bahkan, PDIP disebut menjadi pihak paling lantang meminta Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Airlangga Hartarto dari Menko Ekonomi.

Namun, Ketua DPP Golkar Maman Abdurachman menegaskan, hubungan partainya dengan pemimpin parpol koalisi pemerintah baik-baik saja.

"Perbedaan itu hal yang biasa. Lawong kita sama istri di rumah saja terkadang ada bedanya, apalagi hubungan antara partai," kata Maman saat dihubungi merdeka.com.

Dalam rapat paripurna DPR 22 April 2020, mayoritas fraksi parpol pemerintah mendukung RUU HIP dibahas ke tahap selanjutnya. PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP kompak, tak ada penolakan. Hanya PKS dan Demokrat yang tidak setuju.

Setelah RUU HIP masuk di Baleg, di tengah pembahasan marak penolakan. Isu PKI menjadi salah satu yang kental disematkan dalam beleid tersebut. Parpol yang awalnya mendukung pun balik menolak. Golkar pun demikian, PDIP sendirian.

"Akibat penolakan RUU HIP ini juga memanaskan situasi PDIP vs PG," kata senior Golkar itu.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, hubungan partainya dengan Golkar masih kompak. Senada dengan Maman, perbedaan pandangan dalam sebuah itu merupakan hal lumrah.

"Perbedaan pandangan soal biasa di Senayan, namun komitmen berbuat untuk kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih besar, sama," tegas Hendrawan.

Baca Selanjutnya: Soroti Menteri Ekonomi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini