Merdeka.com - Kondisi ekonomi di bawah kepemimpinan Jokowi-JK terus menjadi sorotan. Salah satunya, soal kondisi UMKM dan wirausaha dinilai semakin sulit karena pengaruh daya beli masyarakat yang menurun.

Wakil Sekjen Bidang Kepemudaan DPP PAN, Farazandi Fidinansyah, melihat kalangan milenial di Indonesia sedang menghadapi kondisi krusial. Ini diakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sehingga sulit dalam memulai wirausaha.

Menurut dia, kondisi penurunan daya beli membutuhkan perhatian dan tindakan khusus untuk dapat menciptakan banyak generasi wirausahawan muda di Indonesia.

Farazandy menambahkan, banyak negara khususnya di Asia, pemerintahnya sangat intens dalam menggerakan berbagai potensi pemuda dalam memanfaatkan revolusi industri Digital 4.0 yang sedang berkembang.

Bahkan, China sudah melihat pemuda dan ekonomi digital sebagai strategi pembangunan negaranya pada Visi China 2050 untuk menjadi pemimpin global.

Melihat kondisi demikian, Farazandy meminta agar pemerintah tidak hanya melihat pemuda sebagai objek suara menjelang Pemilu 2019. Padahal selama ini pemuda kurang mendapat peran dalam pembagian porsi pembangunan ekonomi negara.

"Pemerintah terlalu sibuk melihat mereka dengan istilah Flying Voters, Pemilih Pemula dan istilah politik lainnya yang identik dengan pemilu," kata Farazandy di Jakarta, Senin (17/12).

Caleg DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan realisasi dari janji pemerintah dalam mencetak 1 juta Start-up. Menurut dia, yang terjadi justru terdapat kesenjangan tinggi antara komitmen dan realitas. Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar di Asean, pemerintah justru gagal memanfaatkan tran Digital 4.0 untuk meningkatkan partisipasi pemuda.

"Kita hanya menjadi pasar bukan pemain. Akibat dukungan pemerintah yang jauh terlalu minim, pangsa pasar yang besar ini justru dimanfaatkan oleh start-up asing ataupun pemodal besar," tegas dia.

Sebenarnya, lanjut dia, ada banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini maupun masa depan. Di antaranya membuka akses permodalan pro milenials untuk memulai usaha. Lalu juga proteksi untuk melindungi start-up lokal dari gempuran raksasa asing.

Farazandi juga mengingatkan kembali mengenai perkataan Capres Prabowo tentang ojek online yang menjadi polemik beberapa waktu lalu. Terlepas dari kontroversi, ini adalah cerminan dari lesunya minat, partisipasi dan keberpihakan pemerintah dalam memanfaatkan generasi milenials sebagai kekuatan ekonomi di Indonesia. Rendahnya serapan tenaga kerja ditambah kesulitan untuk memulai usaha, sehingga memutukan mereka untuk menjadi pengemudi ojek online.

"Pasar kita paling prospektif di kawasan, juga Indonesia ini diuntungkan oleh bonus demografi, 2020 hingga 2035 itu kita didominasi pemuda, kurang apa lagi, kita harus disiapkan dari sekarang," ucapnya.

Menjelang pemilu 2019, pemuda kembali menjadi objek yang diperebutkan untuk meraih simpati dan mendapatkan suara. Ini tidak boleh terulang kembali. Putra Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin ini berharap, pemuda harus menjadi pelaku usaha, penggerak ekonomi, bukan hanya penerima janji-janji kampanye saja.