PAN: Menteri Itu Pembantu Presiden, bukan Pembantu Calon Presiden

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai tidak seharusnya menteri kabinet kerja dilibatkan dalam kegiatan kampanye terbuka. Kata dia, jika menteri dilibatkan dalam kampanye menujukan akuntabilitas dan kualitas pemerintahan saat ini.

"Jadi jika menteri berkampanye terbuka, artinya memang kualitas akuntabilitas kabinet ini jelek," kata Drajad saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/3).

Drajad memberikan contoh pelibatan menteri dalam kampanye di Australia. Dalam kasus itu menteri tidak bisa memisahkan kepentingan politik dan tugasnya.

"Di Australia pada dekade 1990-an pernah ada menteri yang juga Wakil Kepala Negara bagian yang kehilangan jabatannya karena tidak bisa memisahkan tugas negara vs parpol. Menteri tersebut saat itu melakukan kunjungan kerja ke satu kota," ungkapnya.

"Sebelum kembali, dia mengunjungi kantor parpolnya dan melakukan pertemuan politik. Uang negara yang dihitung terpakai untuk kerja politiknya itu hanya AUD 150, atau sekitar Rp 1,5 juta. Pers dan rakyat memprotes. Menteri tersebut kehilangan jabatannya," sambungnya.

Karena itu, lanjut Drajad, seharusnya menteri tak perlu ikut berkampanye. Sebab, kata dia, rawan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan.

"Seharusnya memang menteri tetap fokus pada tugas negara. Mereka kan pembantu presiden. Bukan pembantu calon presiden. Pada saat kampanye terbuka, Pak Jokowi itu bukan sebagai presiden, tetapi sebagai calon presiden," ucapnya.

Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.

"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang, Minggu (24/3).