Merdeka.com - Fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU Pemilu.

Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menuturkan, fraksinya sejak awal sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan revisi UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat tidak menemui jalan keluar, maka fraksinya menolak ikut voting.

"Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggungjawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain," ujar Yandi.

Anggota Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membacakan sikap partainya. Dia menegaskan sikap konsisten Gerindra sejak awal. "Kami memegang prinsip ambang batas presiden yang kami ajukan nol persen karena inilah prinsip yang sesuai UUD 1945. Kami telah menawarkan sebagai sebuah solusi problem-problem ke depan pemilu," ujar Muzani.

Pihaknya menyadari bahwa sebagian besar anggota DPR menginginkan voting. Maka Gerindra tidak akan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui voting. Gerindra menyusul PAN untuk walk out dari ruang rapat DPR.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka kami fraksi Gerindra tidak ikut dalam mengambil keputusan. Kami harap persaudaraan diantara kita semua akan semakin akrab dan semakin baik dengan perbedaan-perbedaan kita," tegasnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menegaskan sikap partainya mengikuti jejak Gerindra dan PKS. Demokrat memutuskan walk out dan tidak ikut voting revisi UU Pemilu.

"Kami fraksi Demokrat memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dan bertanggungjawab keputusan yang diambil voting. Voting memang demokratis, tapi ingat, kebenaran dan konstitusionalitas tak boleh divotingkan," kata Benny disambut tepuk tangan.

"Kami tidak ikut ambil bagian dalam mekanisme voting untuk isu presidential threshold yang menurut kami melanggar konstitusionalitas," tegasnya.

Anggota DPR Fraksi PKS, Muzammil satu suara dengan fraksi partai oposisi lainnya. Dia mengatakan, PKS selama ini sudah berusaha memperjuangkan lima isu krusial UU Pemilu. Namun, ketika upaya musyawarah mufakat menemui jalan buntu, maka pihaknya memutuskan tidak ikut dalam voting.

"PKS menolak satu isu presidential threshold. kami juga tidak akan voting. Oleh karena itu kami hormati putusan lembaga ini. Kami minta lembaga ini juga hormati sikap kami. Kami tidak akan ikut ambil keputusan voting," ucapnya.